SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase darurat kesehatan mental perempuan.
Menurutnya, isu ini tidak boleh lagi menjadi persoalan privat karena menyangkut keselamatan dan masa depan perempuan Indonesia.
Hal ini ia sampaikan dalam FGD bertema “Menyingkap Beban Ganda dan Trauma: Eksplorasi Kesehatan Mental Perempuan di Era Kontemporer” di Universitas PGRI Semarang, Minggu (7/12/2025).
Hemas menilai banyak perempuan menjadi korban kekerasan setiap tahun. Sementara sistem perlindungan sosial belum mampu memberikan rasa aman yang memadai.
“Masalah kesehatan mental perempuan bukan hanya tanggung jawab individu. Negara dan masyarakat wajib hadir. Jika ratusan perempuan menjadi korban tiap tahun, artinya ada yang tidak beres dalam sistem perlindungan kita,” ujarnya.
Meski pemerintah sudah memiliki payung hukum seperti UU PKDRT dan UU TPKS, Hemas menilai implementasinya masih belum optimal.
Ia kembali mengingatkan pentingnya percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam Prolegnas 2026.
“Mayoritas pekerja rumah tangga adalah perempuan dan mereka masuk kelompok paling rentan. Negara tidak boleh lagi menunda perlindungan yang menjadi hak mereka,” tegasnya.
Hemas juga menyoroti meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang semakin meresahkan.
Bentuknya beragam mulai dari cyberbullying, pelecehan seksual digital, hingga deepfake pornografi dan seluruhnya memberikan dampak psikologis yang berat.
BACA JUGA: Tekankan Support System Kesehatan Mental Anak Muda, Veronica Tan: Semua Berhak Tidak Baik-Baik Saja
“Teknologi memang membuka peluang, tetapi juga memunculkan bentuk kekerasan baru yang sangat merusak mental perempuan. Kita perlu gerakan bersama untuk menciptakan ruang digital yang aman,” katanya.
