“Ini tidak lepas dari beberapa program pemprov Jateng, dan program yang menjadi primadona, yakni program Satu OPD Satu Desa Dampingan, yang mana program ini memayungi beberapa program yang ada di dinas, RTLH, Jambanisasi, bantuan keluarga miskin. Itu kita kawal sampai level desa. Kita koordinasikan dengan (pengurus) RT, RW. Yang menarik, ketika kita gelorakan, kita komunikasikan dengan perusahaan yang memiliki CSR(Corporate Social Responsibility), kita diskusikan dengan tokoh masyarakat, dan organisasi-organisasi, mereka mengikuti. Ada beberapa masyarakat yang ikut andil sosialisasi pengentasan kemiskinan. Ada bedah rumah yang dilakukan oleh CSR, bahkan Baznas juga melakukan itu, memberikan insentif kepada masyarakat miskin, ada jambanisasi, pembuatan jalan, kita sinkronisasikan dengan program desa dampingan,” papar dia.
Lebih jauh, Gus Yasin menyampaikan bahwa program Satu OPD Satu Desa Dampingan telah direplikasi oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, hal ini sangat baik untuk bersama-sama memberikan rangsangan kepada masyarakat untuk bangkit dari zona kemiskinan. Dia menilai pemerintah kota/kabupaten memiliki andil yang cukup besar dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karenanya, dia berharap agar seluruh kabupaten/kota melakukan langkah serupa.
“(Program) Desa dampingan, direplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Itu juga dirasakan masyarakat, dan (pemerintah) kabupaten/kota menyampaikan ini efektif,” tandasnya.
Sebagai informasi, Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan kemiskinan hingga mencapai 102,57 ribu jiwa dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa.
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, pada Maret 2022, angka kemiskinan di Jawa Tengah turun 0,32 persen poin, yakni 10,93 persen. Sebelumnya, pada September 2021, angka kemiskinan di Jateng tercatat pada 11,25 persen poin. (Ak/El)
