SEMARANG, beritajateng.tv – Maraknya kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Di Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi mencatat hampir 2.700 pelajar di 15 kabupaten atau kota terdampak akibat menu MBG yang terkontaminasi.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Jawa Tengah, Mochamad Adi Widodo, menilai fenomena keracunan menu MBG terpicu oleh banyak faktor, termasuk kemampuan berbeda antar dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Adi, SPPG yang dikelola oleh mitra berlatar belakang pengusaha katering justru relatif aman dari kasus keracunan.
“Sampai saat ini kami belum menerima laporan adanya keracunan dari SPPG yang rekan-rekan katering anggota PPJI kelola. Mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi,” ujarnya pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, di seluruh Jawa Tengah terdapat sekitar 50 SPPG yang pengelolaannya dari pengusaha katering anggota PPJI. Mereka dinilai memiliki pengalaman dan sistem kerja yang lebih matang dalam mengolah ribuan porsi makanan setiap hari.
“Bagi katering, mengolah 3.000 hingga 4.000 porsi makanan dengan berbagai menu bukan hal baru. Mereka sudah terbiasa menerapkan standar operasional yang baku,” jelasnya.
BACA JUGA: Mendikdasmen Dorong Konsep School Kitchen untuk Program Makan Bergizi Gratis: Tunggu Perpres MBG
Ia menambahkan, seluruh proses di dapur katering. Mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi umumnya sudah mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat. Alur dapur juga dirancang untuk menghindari kontaminasi silang, dengan pengaturan waktu dan tenaga kerja yang profesional.
“Pengalaman dan kemampuan tersebut menjadi modal penting bagi mitra katering dalam meminimalkan risiko keracunan makanan,” lanjutnya.
Selain itu, sebagian besar usaha katering yang profesional telah memiliki sertifikat pendukung seperti Sertifikat Halal, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga sertifikasi juru masak. Upaya serupa kini tengah Badan Gizi Nasional (BGN) gencarkan agar seluruh SPPG memiliki standar yang sama, guna mengurangi risiko keracunan menu MBG.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, dalam Rapat Koordinasi Regional Pengawalan Program MBG di GOR Jatidiri Semarang pada Senin, 6 Oktober 2025 menjelaskan bahwa di Jateng terdapat 1.596 SPPG.
Dari jumlah tersebut, 1.555 merupakan SPPG mitra, sementara sisanya terdiri dari SPPG TNI (23), Polri (13), dan pondok pesantren (5).
BACA JUGA: Orang Tua Murid Siap Gugat Dugaan Keracunan MBG SDN Ungaran 01, Nilai Pemerintah Tutupi Fakta
Luthfi menegaskan pihaknya tidak ingin kasus keracunan MBG kembali terjadi di Jawa Tengah. Pemerintah daerah pun tengah melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari edukasi dan sosialisasi prosedur menjadi mitra SPPG, pengawasan kebersihan dapur dan peralatan masak, hingga pengelolaan limbah dan sampah dapur.
“Tidak boleh lagi ada kasus anak-anak penerima MBG yang keracunan. Kita harus pastikan SPPG di Jateng aman, higienis, dan berkelanjutan,” tegas Luthfi. (*)
Editor: Farah Nazila
