SEMARANG, beritajateng.tv – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dan kritik usai ratusan kasus keracunan kembali terjadi di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), sejak Januari hingga 22 September 2025 sudah terjadi 4.711 kasus keracunan MBG. Dari data tersebut, kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa.
Di Jawa Tengah sendiri, tercatat kasus keracunan MBG terjadi di beberapa daerah, seperti Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, dan yang belum lama ini terjadi di Wonogiri.
Berikut catatan kasus keracunan MBG yang terjadi di Jawa Tengah menurut data BGN:
- 16 Januari 2025: SPPG Khusus, Kabupaten Sukoharjo. Jumlah korban 40 orang;
- 14 April 2025: SPPG YAYASAN AL IBRIZ, Kabupaten Batang. Jumlah korban 28 orang;
- 21 April 2025: SPPG khusus, Karanganyar. Jumlah korban 9 orang;
- 12 Agustus 2025: SPPG Sragen, Gemolong. Jumlah korban 196 orang; dan
- 11 September 2025: SPPG Wonogiri, Wonokarto. Jumlah korban 131 orang.
Dari data tersebut, artinya terdapat 404 siswa di Jawa Tengah yang keracunan akibat MBG sepanjang 2025.
Marak kasus keracunan MBG, Pemprov Jawa Tengah soroti peran SPPG
Maraknya kasus keracunan program MBG membuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah buka suara. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Penyedia Program Gizi (SPPG) yang menangani distribusi makanan.
Menurut Sumarno, peran SPPG sangat penting agar kasus serupa tak kembali terulang dan menelan korban. Pihaknya ingin SPPG memperhatikan pada aspek teknis, mulai dari proses memasak hingga pengantaran makanan ke sekolah.
“Masalah waktu memasak dan jangka waktu penyajian itu harus jadi bahan evaluasi. Jangan sampai makanan disajikan terlalu lama setelah dimasak. Itu yang harus SPPG perhatikan,” ungkap Sumarno saat beritajateng.tv jumpai di Kantor DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, belum lama ini.
BACA JUGA: Banyak Kasus Keracunan, DPR “Ogah” Hentikan MBG
Sumarno menyebut, sumber daya manusia (SDM) di SPPG perlu ditambah agar standar keamanan pangan bisa terjaga. “Berarti kan bagaimana SDM di dalam SPPG ditambah dan sebagainya. Itu yang perlu kita lakukan,” ucapnya.
Meski program MBG menjadi kewenangan BGN, kata Sumarno, pemerintah daerah tetap memikul tanggung jawab lantaran program tersebut berlangsung di wilayah Jawa Tengah. Ia mengaku pihaknya terus menjalin koordinasi dengan BGN maupun dinas terkait di daerah.
