SEMARANG, beritajateng.tv – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah (Jateng) sekaligus Pembina Forkom IJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, bersama Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Fithriadi Muslim, menjadi Keynote Speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (IJK) Provinsi Jawa Tengah. Keduanya menegaskan urgensi kolaborasi dan peningkatan ketahanan siber IJK dalam menghadapi ancaman kejahatan digital menjelang 2026.
FGD strategis ini berlangsung di Bimasena Hall Lantai 7 Gedung Bank Jateng Kantor Pusat Semarang pada Selasa, 14 Oktober 2025. Acara ini mendapat dukungan penuh dari Bank Jateng. Acara ini menjadi wadah vital bagi regulator, otoritas nasional, serta seluruh pelaku industri jasa keuangan di Jawa Tengah untuk membahas dua topik krusial. Misalnya, Outlook Industri Jasa Keuangan 2026 dan Isu Keamanan Digital Perbankan.
Sebanyak 100 peserta hadir, termasuk perwakilan dari OJK, PPATK, serta pimpinan IJK. FGD ini berjalan hangat dan lancar di bawah moderasi Ketua Perbarindo Provinsi Jawa Tengah, Dadi Sumarsana. Penempatan lokasi di Bank Jateng menegaskan kepercayaan komunitas IJK terhadap Bank Jateng sebagai financial hub yang vital di Jawa Tengah.
Terkait isu keamanan siber, Hidayat Prabowo menyerukan agar menghadapi ancaman kejahatan harus menjadi sebagai gerakan bersama dan kolaborasi semua pihak.
BACA JUGA: Kolaborasi Bank Jateng dan SMKN 1 Surakarta, Beri Pengalaman Nyata Literasi Keuangan
“Kami mendorong pelaku industri keuangan untuk mengantisipasi secara masif kejahatan digital perbankan demi perlindungan nasabah. Jika terjadi dampak kejahatan siber, maka masyarakat juga harus segera melapor pada IASC (Indonesia Anti Scam Center) melalui WhatsApp 081 157 157 157,” tegas Hidayat.
Tantangan Siber
Dalam sambutannya, Hidayat Prabowo tidak hanya membahas tantangan siber, tetapi juga menyoroti kondisi fundamental regional. Ia menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi regional Jawa Tengah di Kuartal II 2025 yang mencapai 5,28%. Meskipun demikian, ia mengingatkan perlunya terus menjaga kinerja fungsi intermediasi skaligus menjaga kualitas perkreditan.
Sementara itu, Keynote Speaker dari PPATK, Fithriadi Muslim, menyoroti bahwa digital finance adalah keniscayaan (inevitable) yang didukung dengan meningkatnya pengguna internet dan ekonomi digital Indonesia, namun ada risiko kerentanan yang tinggi.
“Dari hasil analisis kami, peretasan pada sektor perbankan saat ini terjadi secara terstruktur. Pelaku memanfaatkan kelemahan security bank, mengimitasi script server, hingga memanfaatkan akhir pekan saat rekonsiliasi data bank dan BI-Fast tidak dilakukan,” jelas Fithriadi.
BACA JUGA: Berkat Program CSR yang Perkuat Pembangunan Daerah, Bank Jateng Sabet Special Award BISRA 2025
Indikasi Pencucian Uang
Fithriadi menambahkan bahwa temuan PPATK menunjukkan adanya indikasi money laundering (pencucian uang) dari dana hasil peretasan. Bahkan, dalam hitungan jam, ke berbagai bank dan diubah bentuk menjadi aset kripto.
“Oleh karena itu, kami meminta Bank Umum dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk meningkatkan pengamanan sistem dan memantau secara ketat, khususnya pada hari libur, serta melakukan penundaan transaksi di atas Rp50 juta dengan frekuensi lebih dari 10 kali per hari, sesuai Undang-Undang TPPU,” tutup Fithriadi.
