“Kalau ini berjalan (programnya), output-nya jelas. Kemiskinan berkurang, SDM makin baik, dan masyarakat makin mandiri,” tuturnya.
Untuk memastikan efektivitasnya, Luthfi meminta agar ada proses evaluasi dan laporan terhadap seluruh program Kecamatan Berdaya secara berkala.
“Saya minta ada dasbor di ruangan kerja untuk memantau dan evaluasi program yang turun ke kecamatan. Provinsi hanya pembina teknis, pelaksana ada di bupati dan wali kota,” jelasnya.
Luthfi berharap semangat kolaborasi terus terjaga antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, dan masyarakat agar tidak ada satu pun desa yang tertinggal.
“Tidak boleh ada perempuan tanpa perlindungan, disabilitas tanpa pegangan, atau pemuda yang hanya mengandalkan warisan orang tua. Dengan Kecamatan Berdaya, kita wujudkan Jawa Tengah yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, dalam laporannya menuturkan, sebagaian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menetapkan lokasi pilot project Kecamatan Berdaya.
Total 30 kabupaten/kota telah menerbitkan SK lokasi di 123 kecamatan, sedangkan beberapa kabupaten/kota yaitu Kudus, Magelang, dan Rembang masih dalam proses penetapan.
Lebih rinci, 23 kabupaten/kota sudah menerbitkan SK Pembina Kecamatan Berdaya, dan 16 kabupaten/kota bahkan telah menetapkan SK Tim Kecamatan Berdaya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 miliar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) pada Perubahan Anggaran Tahun 2025. (*)
Editor: Andi Naga Wulan.
