SRAGEN, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mencanangkan Program Kecamatan Berdaya secara serentak di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Rabu 30 Oktober 2025.
Melalui program itu, Ahmad Luthfi berharap, program ini menjadi wadah dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat lokal.
“Program Kecamatan Berdaya ini bukan cuma dicanangkan, tapi harus operasional sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya,” tegas Luthfi di hadapan para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Luthfi mengatakan, Jawa Tengah memiliki 8.573 desa, 537 kecamatan, 35 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk hampir 38 juta jiwa. Namun, rentang kendali antara pemerintah provinsi hingga desa sangat jauh.
Oleh karena itu, kecamatan harus menjadi simpul kepanjangan tangan Pemda dan Pemprov guna memastikan seluruh warga mendapatkan pelayanan yang sama.
Target Program Kecamatan Berdaya
Luthfi menjelaskan, Program Kecamatan Berdaya yakni program pemberdayaan yang menjangkau semua kalangan, mulai dari pemuda, petani, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
Ia meminta para camat menjadi motor penggerak anak muda dan petani milenial.
“Para bupati dan wali kota, arahkan camat agar jadi motor penggerak anak muda. Petani milenial harus kita siapkan supaya Jawa Tengah tetap jadi lumbung pangan nasional,” katanya.
Selain itu, Luthfi menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Ia meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar membuka kesempatan kerja minimal 1–2 persen bagi penyandang disabilitas.
BACA JUGA: Percepat Penanganan Banjir Semarang-Demak, Ahmad Luthfi Minta Optimalisasi Pompa
Sementara itu, perempuan perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan hukum agar mandiri secara ekonomi dan sosial.
Output Kecamatan Berdaya
Luthfi menegaskan, ujung dari seluruh program Kecamatan Berdaya adalah penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kalau ini berjalan (programnya), output-nya jelas. Kemiskinan berkurang, SDM makin baik, dan masyarakat makin mandiri,” tuturnya.
Untuk memastikan efektivitasnya, Luthfi meminta agar ada proses evaluasi dan laporan terhadap seluruh program Kecamatan Berdaya secara berkala.
“Saya minta ada dasbor di ruangan kerja untuk memantau dan evaluasi program yang turun ke kecamatan. Provinsi hanya pembina teknis, pelaksana ada di bupati dan wali kota,” jelasnya.
Luthfi berharap semangat kolaborasi terus terjaga antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, dan masyarakat agar tidak ada satu pun desa yang tertinggal.
“Tidak boleh ada perempuan tanpa perlindungan, disabilitas tanpa pegangan, atau pemuda yang hanya mengandalkan warisan orang tua. Dengan Kecamatan Berdaya, kita wujudkan Jawa Tengah yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, dalam laporannya menuturkan, sebagaian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menetapkan lokasi pilot project Kecamatan Berdaya.
Total 30 kabupaten/kota telah menerbitkan SK lokasi di 123 kecamatan, sedangkan beberapa kabupaten/kota yaitu Kudus, Magelang, dan Rembang masih dalam proses penetapan.
Lebih rinci, 23 kabupaten/kota sudah menerbitkan SK Pembina Kecamatan Berdaya, dan 16 kabupaten/kota bahkan telah menetapkan SK Tim Kecamatan Berdaya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 miliar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) pada Perubahan Anggaran Tahun 2025. (*)
