Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, juga menekankan bahwa jurnalis perlu memahami karakter dan batasan AI agar bisa memanfaatkannya secara etis tanpa kehilangan integritas profesi.
“AI adalah teknologi yang sangat powerful, tapi sebelum menggunakannya kita harus memahami ‘makhluk’ seperti apa AI itu,” ujar Dahlan.
Menurutnya, perbedaan mendasar antara AI dan internet terletak pada kemampuan AI menciptakan informasi baru, bukan sekadar menyimpan data. Karena itu, AI harus di tempatkan sebagai tools atau alat bantu, bukan entitas yang mengambil keputusan editorial.
“Keputusan akhir dalam proses pemberitaan tetap harus berada di tangan manusia,” tegas Dahlan.
Ia menambahkan bahwa AI belum mampu menjamin akurasi informasinya sendiri dan berpotensi mengalami halusinasi, serta belum bisa memastikan keabsahan hak cipta konten yang AI hasilkan. Karena itu, produk AI tidak bisa teranggap sebagai karya jurnalistik dan tidak boleh jadi sumber berita final.
Pedoman Etika untuk Jurnalis di Era AI
Sebagai langkah antisipatif, Dewan Pers telah menyusun pedoman etika penggunaan AI di media. Pengembangan pedoman ini dari Kode Etik Jurnalistik dan berfokus pada prinsip bahwa teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti manusia. Pendekatan tersebut harapannya mampu menjaga kualitas informasi sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem pers di era digital.
BACA JUGA: Kecam Tren Kekerasan Perusahaan Media, AMSI Dorong Pemerintah Jamin Keamanan Jurnalis
Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) pada 22–23 Oktober di The Hub Epicentrum, Jakarta Selatan, mengangkat tema “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital”. Acara tahunan ini menyoroti pentingnya kedaulatan dan kemandirian industri media di tengah derasnya arus transformasi digital berbasis AI.
Ajang ini turut didukung oleh berbagai perusahaan nasional seperti Sinar Mas Land, Astra International, BNI, Pertamina, Telkom Indonesia, dan BRI. (*)
Editor: Farah Nazila
