Bima juga menyoroti kejadian karhutla di wilayah Jawa Tengah. Sebagai warga Jawa Tengah, ia meminta pemerintah provinsi segera menuntaskan persoalan tersebut dan memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak.
Ia menekankan pemulihan perlu memperhatikan warga yang kehilangan atau terganggu mata pencahariannya akibat kebakaran. Menurutnya, upaya tersebut penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dan pekerjaannya.
Mahasiswa Kritik Kebijakan Pemerintah
Selain karhutla, Bima mengkritik penempatan personel TNI dan Polri pada jabatan sipil. Persoalan tersebut menjadi salah satu dari lima tuntutan yang ԁibawa mahasiswa dalam aksi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Lima tuntutan itu meliputi stabilisasi harga kebutuhan pokok dan kemudahan akses BBM, pengembalian TNI dan Polri pada fungsi utamanya, evaluasi total proyek strategis nasional, pengembalian hak atas tanah kepada rakyat sekaligus pemulihan wilayah terdampak bencana, serta penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintahan.
Bima mengatakan mahasiswa terus mengulang tuntutan tersebut karena menilai belum ada pemenuhan yang sesuai dengan aspirasi mereka. Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret tanpa menunggu batas waktu tertentu.
Sementara itu, Lira (19), mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes), juga menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai sejumlah persoalan yang terjadi saat ini membutuhkan tindak lanjut lebih serius dari pemerintah.
“Menurut saya yang karhutla ini paling kacau karena engga padam-padam, dan menurut saya harus ada tindak lanjutnya,” kata Lira.
Kritik terhadap pemerintah juga ԁisampaikan melalui berbagai atribut aksi. Lira membawa poster bertuliskan “If We Burn, You Burn with Us” yang menurutnya menggambarkan tuntutan agar pemimpin ikut merasakan penderitaan masyarakat.
BACA JUGA: Gelar Aksi dari Pleburan hingga Polda Jateng, Ormas GJL Desak Penegak Hukum Berantas Premanisme Debt Collector
Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan mengenai persoalan yang terjadi di lapangan, tetapi harus mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikannya.
