SEMARANG, beritajateng.tv – Pengamat politik menilai keberadaan DPD RI tak begitu efektif. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP sekaligus pengamat politik asal Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini (NHS), menyebut DPD RI tak melakukan checks and balances yang ketat.
Sebagai informasi, checks and balances ialah tindak saling kontrol dan seimbang antarlembaga negara.
NHS menilai, kurangnya checks and balances DPD RI merupakan pekerjaan rumah yang sifatnya struktural. Hal itu ia katakan saat beritajateng.tv temui di FISIP Undip, belum lama ini.
BACA JUGA: Video Anggota DPD RI Abdul Kholik Siap Maju Pilgub Jateng
“Yang struktural di situ keberadaan DPD RI, kenapa tidak menganut sistem checks and balances yang ketat? Seperti konsep separation of power ala Amerika. Sehingga [tidak] nanggung-nanggung itu,” ujar NHS.
Fungsionalitas DPD RI pun menurutnya tak memberi kontribusi yang cukup banyak kepada perimbangan kekuasaan.
BACA JUGA: Sinyal Maju Pilgub Jateng Jalur Independen, Abdul Kholik DPD RI Keluhkan Syarat Minimal Dukungan
“Karena kekuasaan itu harus dikontrol dan diimbangi melalui mekanisme yang ditentukan dan itu harus disebut dalam konstitusi. Konsitusi kita UUD 1945,“ bebernya.
