SEMARANG, beritajateng.tv – Di tengah tekanan krisis iklim dan kualitas udara yang terus memburuk, India memilih jalan cepat. Negara itu memutuskan melewati tahap Euro 5 dan langsung menerapkan standar emisi Euro 6 (Bharat Stage VI) mulai April 2020, setelah sebelumnya menggunakan Euro 4 (Bharat Stage IV) secara nasional pada 2017.
Langkah berani India ini dinilai bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan komitmen untuk memastikan udara bersih jadi hak publik, bukan kemewahan kota besar.
Direktur Eksekutif Centre for Science and Environment (CSE), Anumita Roychowdhury, menggambarkan bagaimana kebijakan publik bisa mendorong transformasi besar dalam waktu singkat. India, katanya, bukan hanya mendorong kendaraan listrik pribadi, namun juga menata ulang sistem transportasi massal agar netral karbon.
Ia menyebut New Delhi menjadi contoh nyata. Sekitar 12 persen kendaraan baru di ibu kota India itu kini bertenaga listrik. Lebih dari itu, kata Anumita, pemerintah India menekan harga bus listrik dengan menggabungkan permintaan dari berbagai kota dalam satu proses pembelian. Skema ini menciptakan efisiensi besar, hal itu berdampak pada harga bus listrik bahkan bisa lebih murah dari bus diesel.
“Pemerintah tidak hanya memberi subsidi pembelian, tapi juga menanggung biaya operasional hingga 12 tahun,” ujar Anumita dalam sesi Voices of Tomorrow: Environmental Journalism pada Sabtu, 18 Oktober 2025.
Anumita menjelaskan, pendekatan itu memadukan insentif fiskal, dukungan regulasi, dan strategi pembiayaan jangka panjang. Negara bagian seperti Gujarat bahkan menambah pendanaan untuk menjaga keberlanjutan operasional bus listrik di wilayahnya.
Kebijakan itu tidak berdiri sendiri. Anumita menyebut, India mengintegrasikan elektrifikasi transportasi dengan perencanaan tata kota. Sekitar 60 persen wilayah urban Delhi kini berada dalam radius 15 menit berjalan kaki dari stasiun metro. Artinya, 80 persen warga tinggal di sekitar 400 meter dari akses transportasi publik.
“Transportasi yang terhubung dengan baik menciptakan transformasi urban. Ia mengubah cara orang bergerak, bekerja, dan bernafas,” ujar Anumita.
Ia menegaskan, pendekatan ini lahir dari pemahaman bahwa udara bersih bukan hanya soal teknologi, tapi juga keadilan sosial, siapa yang menikmati udara bersih, dan siapa yang menanggung bebannya.
Jurnalisme dengan Tujuan: Menulis untuk Mengubah Keputusan
Sementara India bergerak dengan pendekatan kebijakan, jurnalis lingkungan Indonesia, Harry Surjadi, mengingatkan bahwa perubahan tak akan berarti jika publik tidak tahu apa yang sedang diputuskan atas nama mereka.
“Banyak persoalan lingkungan terlihat bagus hanya karena publik tidak mendapat informasi,” ujar Harry dalam sesi yang sama.
Harry menjelaskan, jurnalisme lingkungan bukan sekadar peliputan bertema alam, melainkan upaya menyajikan data yang akurat dan masuk akal agar publik dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ia menyebut pendekatannya sebagai writing with purpose atau menulis dengan tujuan yang memengaruhi langkah-langkah liputan.
Dalam kesempatan itu, ia mengutip buku Green Ink karya Michael Frome. Harry menyebut, jurnalisme lingkungan adalah menulis dengan purpose atau tujuan yang dirancang untuk menyajikan kepada publik data yang akurat dan masuk akal sebagai dasar partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
Pengalaman panjangnya membuktikan prinsip itu. Ketika meliput rencana reklamasi Pulau Pelambung dengan material dari Singapura, Harry tak sekadar menulis peristiwa. Tujuannya jelas, agar publik memahami dampaknya dan mendorong pembatalan rencana tersebut. Dari situ ia menentukan data yang dibutuhkan, narasumber yang harus diwawancarai, dan arah berita yang harus diambil.
Tujuan akhirnya, kata dia, bukan sekadar agar berita terbit. Akan tetapi, agar publik terinformasi dengan baik dan bisa ikut menentukan arah kebijakan lingkungan.
“Kalau publik tidak paham, mereka tidak bisa berpartisipasi. Dan kalau tidak ada partisipasi, kebijakan hanya jadi milik segelintir orang,” ujarnya.
Membangun Kesadaran Kolektif
Pendekatan Anumita dan Harry tampak berbeda, namun keduanya bergerak ke arah yang sama, yakni memastikan bahwa perubahan lingkungan tidak hanya terjadi di atas kertas.
India menata ulang sistem transportasinya melalui kebijakan berbasis data, insentif, dan pembiayaan kolektif. Indonesia, melalui kerja jurnalis lingkungan, membangun ruang partisipasi publik agar kebijakan tidak berjalan tanpa pengawasan.
Keduanya berangkat dari premis yang sama, yakni perubahan hanya mungkin jika masyarakat memahami masalahnya dan merasa terlibat di dalam solusi.
Pendekatan policy-driven seperti yang India lakukan membuktikan pentingnya kepemimpinan pemerintah dan kapasitas teknokratis dalam mengeksekusi visi lingkungan. Namun tanpa jurnalisme purpose-driven, kebijakan bisa kehilangan akuntabilitas dan legitimasi sosial. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
