SEMARANG, beritajateng.tv – Pasca banjir besar yang merendam sejumlah wilayah Kota Semarang selama lebih dari sepekan, kondisi infrastruktur yang rusak kini menjadi perhatian serius.
Dampak tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) DPRD Kota Semarang bersama Forum Wartawan Balaikota (Forwakot) di Balaikota Semarang.
Pertemuan ini turut mengahadirkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas evaluasi dan langkah penanganan jangka pendek maupun panjang.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, menyampaikan bahwa banyak ruas jalan mengalami kerusakan cukup parah setelah terendam banjir dalam waktu lama.
BACA JUGA: DPRD Kota Semarang Desak Pemkot Segera Perbaiki Infrastruktur Pascabanjir
Dia meminta pemerintah mempercepat perbaikan agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu.
“Jalan-jalan yang rusak harus segera ada penanganan. Aspal maupun beton sama-sama terdampak jika terendam terlalu lama,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya respons cepat atas laporan masyarakat yang mengeluhkan kondisi jalan atau drainase.
Tidak hanya itu, Suharsono mendorong pemerintah meninjau ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang yang terakhir di- review pada 2021. Evaluasi baru ini penting untuk memastikan tata ruang kota selaras dengan kondisi aktual banjir yang semakin kompleks.
Dalam sesi diskusi, Anggota Forwakot Semarang, Mushonifin menyoroti pentingnya menjaga kawasan resapan air dari ancaman alih fungsi lahan.
“Review RTRW boleh dilakukan, tetapi wilayah konservasi jangan dikurangi. Kalau berkurang, genangan pasti meningkat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa masalah banjir tidak sekadar jumlah titik banjir, tetapi juga durasi genangan, tinggi air, dan luas area terdampak, tiga aspek yang wajib antisipasi bersama.
Sementara itu, wartawan lainnya, Holy Mega Surya menambahkan bahwa beberapa daerah, seperti Trimulyo, sempat mengalami genangan hingga satu meter pada November lalu.
“Tiga hal yang perlu jadi prioritas setelah banjir yaitu perbaikan infrastruktur, pembersihan wilayah terdampak, dan pemulihan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Perkim Ingatkan Agar RTRW Tidak Mengurangi Lahan Konservasi
Perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Semarang, Yudi, menegaskan bahwa perda RTRW sudah cukup memadai jika berjalan konsisten.
“Wilayah konservasi tidak boleh berkurang. Kalau mau menambah boleh, tapi jangan pengurangan. Idealnya, konservasi di lihat dalam perspektif 20 sampai 50 tahun ke depan,” katanya.
Perkim bersama Dinas PU kini menyusun roadmap mitigasi bencana yang tidak hanya fokus pada banjir, tetapi juga potensi pohon tumbang hingga longsor. Salah satu instrumen penting adalah memastikan koneksi antara drainase lingkungan dan drainase kota dapat berjalan optimal.
DPU Petakan Kerusakan di Kawasan Timur Semarang
Dari Dinas Pekerjaan Umum, Hisyam menjelaskan bahwa pihaknya tengah fokus memetakan dampak banjir di sejumlah titik kritis, terutama kawasan timur seperti Karyamasari, Genuk, dan Pedurungan.
“Kami memetakan kondisi drainase untuk menentukan apakah perlu normalisasi atau cukup dengan perawatan,” tuturnya.
Pemetaan ini akan menjadi dasar penyusunan roadmap pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang akan menjadi acuan langkah penanganan banjir di masa mendatang. (*)
Editor: Elly Amaliyah
