SEMARANG, beritajateng.tv – Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, memberikan tanggapan terkait ancaman krisis tenaga pengajar akibat kekurangan guru di Kabupaten Semarang.
Ngesti mengaku akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Hal itu guna mencari solusi terbaik atas persoalan yang kini sekolah-sekolah di Kabupaten Semarang hadapi.
Pasalnya, fakta yang terjadi saat ini, gelombang tenaga pengajar yang harus memasuki masa purna tugas atau pensiun masih terus berlanjut.
Sehingga, banyak sekolah SD dan SMP mengalami kekurangan guru. Problem selanjutnya, beban mengajar guru juga semakin bertambah berat lantaran harus mengampu lebih dari satu mata pelajaran.
Ngesti menyampaikan saat ini masih terus mendiskusikan terkait solusi tenaga non-ASN yang tidak masuk PPPK dan yang tak bisa masuk PPPK paruh waktu.
BACA JUGA: Semarang Kekurangan Guru Inklusi, Dewan Pendidikan Desak Sediakan Tenaga Pengajar
Sebab, saat ini tenaga non-ASN di Dinas Pendidikan jumlahnya mencapai sekitar 682 orang. Di sisi lain juga terdapat surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang terbit pada Januari 2025.
Apabila di akhir Desember 2025 Pemkab tak bisa menganggarkan insentif ataupun gaji tenaga kependidikan, terutama yang ada di SD maupun SMP, maka bakalan makin kerepotan.
Maka itu, Ngesti akan berkonsultasi dengan Mendagri guna mencari solusinya. Termasuk dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Ia tak ingin yang saat ini sudah mengabdi kepada pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan dan insentifnya jauh di bawah UMK harus berhenti di akhir 2025 nanti.
Ratusan tenaga non-ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang bisa jadi solusi kekurangan guru
Karenanya, kata Ngesti, ratusan tenaga non-ASN di Dinas Pendidikan bisa menjadi solusi untuk menyikapi semakin bertambahnya guru yang harus pensiun.
“Tentunya kami prihatin dengan kondisi yang ada. Harapannya ada solusi terbaik dalam rangka memajukan pendidikan di Kabupaten Semarang,” jelasnya di Ungaran, Kamis, 18 September 2025.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Joko Sriyono, bersepakat soal pendistribusian tenaga paruh waktu ke sekolah-sekolah yang kini kekurangan tenaga pengajar.
BACA JUGA: Sayangkan Pengadaan Chromebook, PGRI Jateng: Seharusnya Bisa Untuk Kesejahteraan Guru Honorer
Pasalnya, saat ini sudah banyak guru yang mengampu hampir 35 jam mengajar dalam sepekan. Sementara dalam aturan maksimal jam mengajar 25 s.d. 30 jam dalam sepekan.
Sehingga, beban huru yang bersangkutan sudah terlalu berat. Bahkan, temuan Dewan Pendidikan di salah satu sekolah mengungkap guru agama pensiun lalu diampu oleh guru matematika. Hal itu pun tidak pas lantaran bukan satu rumpun pelajaran.
“Maka bupati diharapkan mencari terobosan dan paling tidak persoalan ini menjadi pemikiran bersama,” tegasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
