SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melantik 2 (dua) ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), 28 pejabat fungsional, 223 kepala SMA/SMK Negeri, dan 345 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 pada Senin, 10 November 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyebut pelantikan tersebut merupakan bagian dari penataan formasi jabatan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
“Yang kita lantik hari ini untuk JPT ada dua orang. Sebenarnya yang kemarin sudah Pak Gubernur itu lantik tertunda karena masih ada persyaratan yang perlu di sampaikan ke BKN,” kata Sumarno saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja usai pelantikan berlangsung.
BACA JUGA: PGRI Jateng Ragukan Rencana BGN Beri MBG untuk Guru Non-ASN: Tahun Depan Sudah Tak Ada Honorer
Ia menjelaskan, dua JPT yang menempati posisi baru itu yakni Tri Harso Widirahmanto yang berpindah dari Kepala Dispermadesdukcapil menjadi Kepala Satpol PP, dan Nadi Santoso yang bergeser dari Bapenda ke Dispermadesdukcapil.
“Kita masih menunggu SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) baru. Prosesnya sekarang masih di Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu, bersama Pak Gubernur akan kita isi secara keseluruhan,” ujarnya.
Selain pelantikan JPT, Pemprov Jawa Tengah juga menyerahkan surat keputusan bagi pejabat yang beralih dari jabatan struktural ke fungsional, serta penugasan kepala sekolah dan PPPK tahap 2.
Masih Ada OPD Pemprov Jateng yang Plt pimpin, dari Bapenda hingga empat Kepala Biro
Sumarno membenarkan, masih ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kini pelaksana tugas (Plt) pimpin. Kekosongan ini akan diisi setelah struktur organisasi baru disahkan.
“Untuk sementara Plt mengisi Bapenda, nanti akan kita isi bersamaan dengan yang lain saat SOTK jadi. Karena nanti semua harus pelantikan ulang, termasuk yang kita lantik hari ini,” jelasnya.
Ia menyebut, selain Bapenda, ada empat kepala biro yang juga masih Plt jabat, yakni Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ), Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda), dan Biro Umum.
BACA JUGA: ASN Kota Semarang Siap Harumkan Jawa Tengah di PORNAS XVII KORPRI 2025
Tak hanya itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga belum memiliki kepala yang tetap.
Dalam arahannya, Sumarno menekankan pentingnya integritas bagi seluruh pejabat yang baru pihaknya lantik.
