Jateng

Brebes Terluas, DKP Jateng Siapkan Revitalisasi 15 Ribu Hektare Tambak Nganggur di Pantura

×

Brebes Terluas, DKP Jateng Siapkan Revitalisasi 15 Ribu Hektare Tambak Nganggur di Pantura

Sebarkan artikel ini
BBM Nelayan | Tambak Pantura | Ikan MBG
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, saat dijumpai di Kantor DPD RI Jawa Tengah, Kota Semarang, belum lama ini. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

Pihaknya membeberkan alasan mengapa memilih nila salin. Kata Endi, pemilihan nila salin karena adaptif terhadap kadar salinitas air payau hingga 10–15 ppt, memiliki tekstur daging lebih padat daripada nila air tawar, hingga memiliki potensi pasar ekspor yang lebih besar.

“Pemerintah pusat menargetkan revitalisasi 78.550 hektare tambak di tiga provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya,” sambungnya.

BACA JUGA: Duh! Bekas Tambak di Tambakrejo Semarang Kini Jadi Pulau Sampah, Bikin Warga Resah

Lebih jauh, Endi mengingatkan tambak-tambak idle di Pantura sejatinya pernah menjadi lumbung produksi udang pada era 1990-an. Namun, saat itu, kaya Endi, pengelolaan tidak ramah lingkungan. Tambak dikelola tanpa kaidah teknis, hingga merebak penyakit spot disease yang mematikan seluruh populasi udang.

“Banyak tambak yang pengelolaannya asal-asalan; misalnya kolam di satu sisi sudah panen tapi sisi lainnya baru isi air. Akibatnya virus menyebar, semua tambak di Pantura habis dan terbengkalai,” ujarnya.

Program revitalisasi kali ini, tutur dia, akan memperbaiki tata kelola dari hulu hingga hilir.

“Di hulu akan dibangun hatchery dan pabrik pakan, on farm akan ditata sesuai kaidah Cara Pembenihan Ikan yang Baik atau CPIB dengan intervensi teknologi seperti kincir, sensor pH, dan pemantauan kualitas air, sedangkan di hilir akan dikembangkan unit pengolahan untuk memberi nilai tambah,” ujarnya.

DKP Jawa Tengah masih tunggu mekanisme teknis

Kendati kebijakan nasional sudah berjalan, Endi mengaku mekanisme pelaksanaannya di Jawa Tengah belum dirinci secara spesifik. Menurutnya, tantangan terbesar ada pada struktur kepemilikan lahan tambak yang tersebar dan masyarakat kuasai.

“Di Jawa Barat itu satu hamparan dan mungkin aset Perhutani ya, tapi di Jawa Tengah ini masih belum jelas. Secara teknis, mekanisme pelaksanaannya, blueprint-nya, belum ada pembahasan detail. Kalau dalam satu hamparan itu berarti harus ada konsolidasi lahan. Nah, bagian inilah yang masih belum jelas,” tambahnya.