PATI, beritajateng.tv – Polemik politik Pati semakin memanas setelah muncul perbedaan pandangan antara Bupati Sudewo dengan Pansus Hak Angket DPRD.
Sudewo meminta pansus fokus pada isu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak 250 persen. Namun, pansus menegaskan ruang pembahasan mencakup banyak persoalan.
Sudewo berharap pansus pemakzulan tidak melebar dari isu utama. Ia menilai PBB-P2 sudah cukup menjadi bahan evaluasi. “Saya hanya meminta agar pembahasan fokus pada PBB-P2 yang naik 250 persen,” ujarnya.
Ketua Pansus Hak Angket, Teguh Bandang Waluyo, menyatakan pihaknya mengantongi 22 aspirasi masyarakat. Setelah dilakukan penyaringan, jumlahnya menyusut menjadi 12 poin yang akan dibahas.
BACA JUGA: Ribuan Warga Pati Demo di Jakarta, KPK Tolak Nonaktifkan Bupati Sudewo, Ini Alasannya
“Pansus ini ranah DPRD, kami menerima 22 item lalu disimpulkan jadi 12,” kata Bandang, beberapa waktu yang lalu.
Bandang menegaskan rapat pansus bukan hanya membahas pajak. Hingga kini, baru empat sampai lima poin yang pembahasannya rampung. Sisanya masih menunggu giliran. “Masih ada tujuh item belum selesai. Proses tetap berjalan,” jelasnya.
Selain pajak, pansus juga mendalami isu pemecatan 220 pegawai RSUD RAA Soewondo, mutasi jabatan, rangkap jabatan, serta pengisian jabatan direktur dan dewan pengawas rumah sakit tersebut.
“Semua poin bersumber dari aspirasi masyarakat, bukan rekaan,” lanjut Bandang.
BACA JUGA: PWI Jateng Kecam Kekerasan Pengiring Dewas RSUD Soewondo ke Wartawan Pati, Siap Dampingi Jalur Hukum
Bandang menyebut pansus hadir untuk mendalami persoalan publik, bukan menyerang kepemimpinan bupati. “Tujuan pansus itu pendalaman, masyarakat bisa menilai arah kerja kami,” ungkapnya.
Ia juga menolak anggapan pansus sedang menelanjangi pemerintah daerah. “Menelanjangi atau tidak biarlah masyarakat yang menilai. Kami hanya menjalankan konstitusi,” tambahnya.
Bandang menegaskan DPRD Pati tak bermaksud menjatuhkan pihak tertentu. Menurutnya, peran pansus sebatas mengurai fakta dan menyalurkan suara rakyat.
“Kami tidak ada niatan buruk, semua berjalan sesuai aturan,” pungkasnya. (*)
