SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang tak kunjung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) lantaran belum turunnya aturan dari pusat memicu amarah buruh.
Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Gabungan Serikat Pekerja Jepara Raya (Gaspera) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin, 8 Desember 2025.
Anggota Gaspera asal Pekalongan, Ari, mengungkap kekhawatirannya soal UMP yang tak kunjung ada penetapan. Dalam orasinya, Ari juga khawatir jika kenaikan UMP hanya di bawah 5 persen.
Ia menyebut para buruh semakin gelisah karena informasi yang beredar menyebutkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan akan membuat kenaikan UMP Jawa Tengah berada di bawah 5 persen. Hal itu, kata Ari, tak sebanding dengan tekanan kerja dan beban hidup buruh di Jateng.
“Karena hari ini dan beberapa minggu sebelumnya kita mendapatkan isu bahwasanya RPP pengupahan itu akan menetapkan UMP di bawah 5%. Betul, tidak? Betul. Bayangkan kabupaten dan kota nanti akan merekomendasikan UMK-nya berapa?” teriak Ari dalam orasinya.
Ia menyinggung, kenaikan UMP tahun depan khawatirnya tidak mencapai 6,5 persen, angka yang selama ini buruh anggap batas minimal.
BACA JUGA: UMP Jateng Belum Bisa Penetapan 8 Desember, Hingga Kini PP Kemnaker Belum Turun
“Kalau tahun depan UMK kita di kabupaten dan kota itu di bawah 6,5%, berapa, kawan-kawan?” serunya.
Ari juga menyoroti pernyataan Dewan Perekonomian Nasional yang meminta pemerintah tidak “diatur-atur buruh”. Menurutnya, buruh justru ingin memastikan investor tidak mengambil seluruh keuntungan tanpa memberi kesejahteraan yang layak kepada pekerja.
“Padahal secara logika dasar, kita buruh hanya tidak ingin investor asing yang ingin mengeksploitasi Jawa Tengah, keuntungannya 100% mereka bawa keluar. Betul, tidak? Tolong segera tetapkan struktur skala upah. Betul, tidak?” tegasnya.
Ia menyebut pekerja di sektor manufaktur, terutama sepatu, terus diburu target dan bekerja dalam tekanan tinggi. Dengan kondisi itu, kenaikan upah hanya 3-4 persen dianggap mencederai prinsip keadilan.
“Masa kita setiap hari keluar keringat, bercucuran air mata, kena bentak. Apalagi kawan-kawan yang di sektor sepatu; setiap hari dalam tekanan target. Betul, tidak?” ucapnya.
Ari juga menolak rencana penghapusan upah sektor dalam RPP Pengupahan. Ia menilai rencana itu berbahaya karena hanya sebagian kecil perusahaan di Jawa Tengah yang telah menerapkan struktur skala upah sesuai aturan.
“Sedangkan kawan-kawan yang sudah berjuang menetapkan upah sektor di kabupaten masing-masing, bahwasanya di RPP pengupahan hak untuk upah sektor itu akan dihapuskan. Betul, tidak? Berapa persen perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah yang sudah menjalankan struktur skala upah? Di bawah 10%,” ungkap Ari.
Alasan buruh takut penetapan UMP mepet Januari
Sementara itu, buruh menuntut kenaikan UMP 2026 berada di kisaran 8,5–10,5 persen dari nilai saat ini, yaitu Rp2.169.349.
Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Tengah yang juga Koordinator Gaspera, Maksuri, menegaskan aksi tersebut lahir dari kekecewaan terhadap pemerintah yang para buruh anggap mengulur penetapan UMP.
“Harusnya penetapan UMP itu pada bulan November, tapi sampai dengan hari ini UMP dan UMSP belum ada penetapan. Pemerintah itu terkesan selalu mengakal-ngakali kami,” ujar Maksuri.
Ia menilai keterlambatan tersebut membuat buruh kehilangan ruang negosiasi terkait kebutuhan hidup layak (KHL). Menurutnya, kondisi upah di Jawa Tengah sudah jauh dari standar yang layak.
BACA JUGA: Ahmad Luthfi soal UMP Jateng 2026 Tak Kunjung Penetapan: Nanti, Tunggu Pusat
“Kondisinya jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Upah di Jawa Tengah ini adalah upah terendah se-Indonesia Raya, buruh itu tereksploitasi,” tegasnya.
Maksuri menyebut pola pengunduran penetapan UMP ini berulang setiap tahun. Jika keputusan keluar terlalu dekat dengan 1 Januari, buruh otomatis harus menerima tanpa waktu keberatan.
“Artinya kalau misal ketoknya [keputusan] mepet, berarti 1 Januari itu mau tidak mau harus terlaksana. Iya, harus laksanakan. Paling ya nanti tunggu di MK,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
