“Serikat buruh di Indonesia jangan disamakan dengan partai buruh di Inggris dan negara lain yang punya organisasi dan bargaining position yang sangat kuat dengan Pemerintah dan pengusaha. Struktur ketenagakerjaannya di Indonesia dan di sana kan sangat beda, mayoritas pekerja di sana skilled labour,” paparnya.
Tak hanya itu, serikat buruh pun mengancam untuk melakukan mogok kerja nasional jika tuntutan itu tak terpenuhi. Wahyu pun turut menanggapi hal tersebut. Menurutnya, pengusaha tak akan menyanggupi tuntutan itu meski buruh melakukan mogok kerja maupun ancaman lain.
“Saya kira memang itu konflik hubungan industrial yang akan selalu begitu dari tahun ke tahun. Meski ada ancaman seperti mogok kerja pasti pengusaha tidak berani merealisasikan itu,” tandasnya.
BACA JUGA: UMP Jateng Naik 4,02 Persen, Pengamat Ekonomi: Belum Mampu Optimalkan Daya Beli Masyarakat
Kecewa UMP Jateng 2024 hanya naik 4,02 persen
Sebelumnya, Sekretaris KSPI Jawa Tengah, Aulia Hakim, mengaku kecewa dengan keputusan Pj Gubernur Jateng yang menaikkan UMP Jateng 2024 sebesar 4,02 persen. Ia menilai hal itu akan membuat upah pekerja di Jateng semakin tertinggal dari daerah lain.
“Kami sangat kecewa dengan keputusan pemerintah Jateng menentukan UMP di Jateng 2024 besok. Itu 4,02 persen artinya masih jauhlah kata kesejahteraan bagi buruh Jawa Tengah. Ini kembali menunjukkan Jawa Tengah akan semakin tertinggal upahnya dengan provinsi-provinsi di Jawa,” ujar Aulia, Rabu, 22 November 2023.
Pihaknya juga berencana mengikuti aksi mogok nasional di Jawa Tengah bila Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tak naik signifikan. Lantaran, pihaknya menilai Pemerintah tak mendengarkan aspirasi buruh.
“Mogok (kerja) nasional ini setidaknya memberikan warning, ya, kepada pemerintah bahwa tanpa buruh pekerja itu pasti ada dampak yang begitu besar, khususnya di Jateng,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
