Menurutnya, perizinan berkaitan dengan sejumalah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya meski leading sektor perizinan berada pada DPMPTSP. Misalnya, persetujuan bangunan gedung (PBG), surat layak fungsi, dinas teknis yang menanganu adalah Dinas Penataan Ruang. Perizinan perdagangan ada pada Dinas Persagangan. Perizinan apotek, toko obat, dan sejenisnya pada Dinas Kesehatan.
“Perizinan melalui OSS SBa. Itu masuk ke dasboard ke dinas, ada kunjungn lapangan dan lain-lain Begitu sudah clear, tdk akan muncul jika belum diklik oleh dinas berkaitan,” jelasnya.
Dengan adanya forum konsultasi publik, dia berharap, ada masukan dari masyarakat agar pihaknya bisa meningkatkan pelayanan perizinan di Kota Semarang. Terlebih, forum komunikasi publik sudah diamanahkan dalam undang-undang khusunya perizinan harua diuji oleh publik terutama standar pelayanan.
Pada triwulan pertama 2023, penilaian pelayanan perizinan berada pada 86 persen. Pihaknya terus menggali kekurangan pelayanan perizinan. Selama ini, hal yang kerap menjadi kendala dalam pengurusan perizinan adalah persoalan internet. Begitu internet mati, pelayanan perizinan terganggu. Selain itu, persoalan listrik juga demikian.
“Internet tidak terlepas dari Kominfo yang memiliki kewenangan internet security dan keamanan data,” ujarnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
