SEMARANG, beritajateng.tv – DPRD Kota Semarang mengusulkan ke Pemerintah Kota agar dana bergulir Rp1 miliar bagi masyarakat bisa beralih untuk permodalan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).
Hal ini agar KKMP di Ibu Kota Jawa Tengah bisa lebih berkembang dan memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo menilai keberadaan KKMP tetap harus di perkuat meski tidak memperoleh dukungan dana desa dari pemerintah pusat.
Menurut Jokowi, sebagian koperasi merah putih di Kota Semarang sudah mulai menunjukkan perkembangan positif. Dari total 177 koperasi, sebanyak 93 di antaranya telah melaksanakan rapat anggota tahunan.
“Kami bersyukur, meskipun tidak mendapat alokasi dana pusat seperti desa, koperasi merah putih di Semarang tetap berjalan. Bahkan sudah ada yang mencatat omzet lebih dari Rp100 juta,” ujar Joko.
Ia mencontohkan koperasi di wilayah Dadapsari yang telah berhasil dan bisa menjadi inspirasi bagi koperasi lain. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki potensi besar jika mendapat dukungan yang tepat.
Namun demikian, Joko mengakui akses permodalan masih menjadi kendala utama yang sebagian besar koperasi hadapi.
BACA JUGA: Target 177 Koperasi Merah Putih, Pemkot Semarang Bangun Ekosistem Pangan Berkelanjutan
Karena itu, DPRD meminta Pemkot Semarang memaksimalkan skema dana bergulir yang telah di sepakati dalam APBD 2026.
“Dalam pembahasan APBD 2026 sudah ada alokasi dana bergulir sebesar Rp1 miliar. Kami berharap dana ini bisa segera digulirkan untuk memperkuat modal koperasi merah putih,” jelasnya.
Ia menambahkan, percepatan pencairan dana sangat penting agar koperasi bisa menjalankan perencanaan usaha sejak awal tahun dan hasilnya dapat di evaluasi secara optimal di akhir tahun.
“Kalau cair di akhir tahun, kita tidak bisa mengevaluasi dampaknya. Karena itu kami mendorong agar pencairan terlaksana di awal,” tegasnya.
Selain dana bergulir, DPRD juga meminta Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pendampingan intensif kepada koperasi yang masih lemah dari sisi permodalan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah memfasilitasi akses pembiayaan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Kami arahkan koperasi agar bisa mengakses pembiayaan sesuai regulasi, termasuk melalui Himbara. Tapi perlu pendampingan teknis agar mereka siap,” kata Joko.
Ia menilai keberadaan KKMP tidak hanya sebagai program ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya menggerakkan ekonomi kerakyatan di tingkat kelurahan. Apalagi sebagian besar pengurus koperasi bekerja secara sukarela tanpa imbalan.
“Mereka bekerja dengan semangat membangun ekonomi masyarakat. Ini harus kita dukung penuh agar bisa berkembang dan memberi manfaat luas,” ujarnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
