“Prinsip utama internet itu sederhana: data yang sudah tersebar tidak akan pernah bisa benar-benar terhapus,” tambah Edvra.
Lebih lanjut, kebijakan yang ada di Indonesia Edvra nilai masih timpang, lantaran menyasar pihak platform atau developer, sementara tanggung jawab orang tua belum banyak tersentuh.
“Kalau ada aturan batasan usia, misalnya, pelanggarannya juga harus berdampak pada orang tua, tidak bisa hanya menyalahkan platform. Karena sering kali justru kesalahan ada pada orang tua yang terlalu memanjakan dan mengeksploitasi anak,” terang dia.
Kidfluencer tak sama dengan fenomena artis cilik tahun 90-an yang tampil di televisi
Dalam kesempatan itu, Edvra membandingkan fenomena artis cilik era 90-an seperti Joshua. Yang mana Joshua tampil dengan kontrak serta perlindungan hukum yang jelas di televisi.
Tak sama dengan televisi, konten anak kerap diproduksi tanpa regulasi di media sosial.
“Bentuk eksploitasi ini bisa lebih kejam dari praktik perburuhan malah, anak bisa dipaksa membuat banyak konten hanya demi stok tayangan,” kata Edvra.
BACA JUGA: Anak Korban Penculikan Trauma Meski Tak Langsung Kelihatan, Psikolog: Dampaknya Bisa Jangka Panjang
Oleh sebabnya, kata Edvra, urgensi regulasi perlindungan anak di media sosial sangat mendesak. Kendati sudah ada payung hukum internasional soal perlindungan data pribadi, pihaknya menilai implementasi di Indonesia masih minim.
Ia menegaskan, tanpa literasi digital dan regulasi yang jelas, fenomena kidfluencer hanya akan memperparah eksploitasi anak di ruang digital.
“Aturan kita lebih banyak menekan platform, bukan penggunanya. Padahal, yang paling dekat dengan anak adalah orang tuanya,” pungkas Edvra. (*)
Editor: Farah Nazila
