SALATIGA, beritajateng.tv – Sebanyak 12 perguruan tinggi dari berbagai penjuru tanah air mengambil langkah konkret mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem. Mereka mendeklarasikan komitmen penyediaan beasiswa bagi 2.792 kader pemberdayaan masyarakat desa.
Deklarasi tersebut menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat yang ԁigelar di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jumat, 16 Oktober 2026.
Rektor UKSW, Prof. Intiyas Utami, menyatakan langkah ini merupakan wujud nyata tanggung jawab moral dunia kampus dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di Indonesia.
BACA JUGA: Bupati Blora Ajak Perangkat Desa Kuliah Lewat RPL UNNES, Pemkab Siapkan Beasiswa
“Ini sebagai wujud tanggung jawab moral kampus untuk ikut membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera,” ujar Intiyas.
Adapun ke-12 perguruan tinggi yang tergabung dalam aksi nyata ini meliputi UKSW, Universitas Siber Asia, Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Universitas Nusa Cendana.
Selain itu, turut bergabung Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia (STIEDI), Universitas Sragen, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), serta Politeknik Pelayaran Nasional Surakarta.
Beasiswa Kader Pemberdayaan Warga Desa untuk Tingkatkan Kualitas SDM
Melalui program ini, kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa ԁiharapkan semakin kuat. Sehingga mampu mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
Langkah strategis ini sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar. Saat membuka rakornas tersebut, Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah sangat mengharapkan sinergi aktif dari dunia kampus.
BACA JUGA: Waktunya Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap 2 2025, Cek Jadwal, Syarat, dan Berkasnya
Ia berharap perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), tetapi juga hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan nyata di tengah masyarakat.
“Pemerintah sedang mendorong pembangunan berbasis pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, perguruan tinggi harus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini,” tegas Muhaimin. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
