SEMARANG, beritajateng.tv – Sosok Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) banyak digaet tokoh politik menjelang Pemilu 2024. Hal ini terbukti dari banyaknya baliho yang menyertakan foto Jokowi bersama dengan Bakal Calon Presiden (Bacapres). Salah satunya sosok Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Tak sedikit yang mempertanyakan, apakah begitu penting restu Jokowi dalam menentukan perebutan kursi Presiden periode 2024-2029 mendatang.
Pengamat Politik sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Nur Hidayat Sardini pun angkat bicara saat beritajateng.tv menemuinya pada Kamis 5 Juli 2023.
Ia menilai, Presiden Jokowi sebagai orang nomor satu RI pastinya memberikan pengaruh yang besar. Maka tak heran, beberapa pihak menunjukkan kedekatannya dengan Jokowi menjelang kontestasi 2024.
“Saya rasa salah satu konsep dasar dalam politik kan influence, pengaruh. Orang yang berkuasa di Indonesia dengan budaya paternalis (sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan) cenderung akan mengikuti pemimpin. Itu hukum politik itu, yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia,” ungkap pengamat politik yang lebih masyhur dengan julukan NHS.
BACA JUGA: Ramai Baliho Prabowo-Jokowi, Gerindra Jateng: Di Luar Dugaan, Bahkan Orang Partai Tidak Tahu
Sosok Presiden Jokowi Bukan Satu-satunya Kunci Kemenangan
Meskipun ia membenarkan pengaruh besar yang Presiden Jokowi berikan, namun NHS menegaskan hal itu bukan satu-satunya kunci dalam meraih kemenangan.
Bahkan, sosoknya menyebut tak seharusnya Presiden Jokowi melakukan endorsemen, baik secara terang-terangan maupun implisit, kepada Bacapres selama ia masih menjabat sebagai presiden.
“Apakah itu harga mati dalam kontestasi? Belum tentu. Endorsemen kepada Bacapres, sebagaimana riset dari KedaiKOPI (nama lembaga survei) itu tidak seluruhnya ternyata,” ungkap NHS.
“Dari sisi moralitas, sebaiknya Pak Jokowi tidak perlu mengendorse seperti sedemikian rupa, kecuali sudah ditetapkan (Capres),” imbuhnya.
Presiden Obama Sebagai Role Model
Kisah Mantan Presiden Amerika Serikat, Obama, NHS sebut dapat menjadi role model. Presiden yang tergabung sebagai anggota Partai Demokrat di Amerika Serikat itu tetap mengusung Capres penggantinya dari partai. Namun, timing yang tepat menjadi perhatian khusus.
“Obama selepas dia jadi Presiden, dia punya tugas untuk mengampanyekan calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Itu boleh. Tetapi yg lazim adalah bukan pada sebelum ditetapkannya, tetapi setelah ditetapkannya baru kampanye. Karena dia secara etika masih terikat sebagai public officer,” terangnya.
“Karena posisi Presiden sebagai negawaran, dia tidak bisa memihak kepada salah satu golongan. Tapi dia sebagai orang private di partainya punya keharusan sesuai dengan perintah partai. Tapi setelah di tetapkan sebagai Capres, bukan sebelum. Seluruh Presiden AS akan membantu calon yang diusung apalagi penggantinya dari partai itu,” imbuhnya.
NHS mengungkapkan persoalan ini tidak bersinggungan dengan hukum, namun masalah etika yang menyangkut hidup bernegara dan bermasyarakat. Baginya, seorang negarawan hendaknya mematuhi nilai-nilai etis dalam menjalankan jabatannya di kursi pemerintahan.
“Saya rasa ini soal etika. Dasar hukum ga ada, tetapi ini etika soal bermasyrakat dan bernegara. Etika ini ada TAP MPR Tahun ’98 yang masih berlaku,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
