SEMARANG, beritajateng.tv – Gagalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merebut kursi DPR RI pada Pemilu 2024 lalu menjadi pukulan sekaligus evaluasi bagi kepengurusan PPP 2025-2030.
Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, kader PPP yang diajukan sebagai calon Sekretaris Jenderal (Sekjen) 2025-2030 pada Muktamar ke-10, mengungkap strategi agar bisa membawa partai berlambang kabah tersebut merebut kursinya kembali di Senayan.
Salah satu caranya ialah dengan mendengarkan arahan kiai pendahulu PPP. Hal itu Gus Yasin ungkap saat beritajateng.tv jumpai di Hotel Grand Candi, Kota Semarang, Senin, 22 September 2025.
Pihaknya menekankan, PPP tak boleh lepas dari arahan para kiai. Dalam hematnya, PPP berdiri sebagai warisan perjuangan kiai, sehingga setiap langkah harus berpijak pada nasihat mereka.
“Yang jelas kita harus mendengarkan kiai-kiai ya, karena PPP ini adalah warisan atau amanat dari para kiai. Sumbangsihnya kepada kami, warga termasuk [kader di] DPC, mereka [kiai] mengetahui cara pendekatannya bagaimana. Sehingga kami harus mendengarkan itu semua,” terang Gus Yasin.
BACA JUGA: Kader PPP di Jateng Serukan Agus Suparmanto-Gus Yasin Maju Ketum dan Sekjen, DPW: Kita Amankan, Menangkan
Gus Yasin menyambut baik adanya usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang muncul dari Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP Jawa Tengah. Ia menilai, perubahan itu perlu ditetapkan dalam Muktamar ke-10 untuk memperkuat konsolidasi organisasi.
“AD/ART dari tahun ke tahun itu kan ada pembahasan. Alhamdullilah, saya berterima kasih kepada Pak Ketua Jateng yang tadi sudah mengusulkan salah satu rekomendasi dari Mukerwil, bahwa adanya perubahan AD/ART dan harus ditetapkan di Muktamar ke-10 nanti,” sambungnya.
Tak raih kursi di DPR RI pada Pemilu 2024, Gus Yasin sebut caleg tak sesuai keinginan DPC
Sementara itu, terkait kegagalan PPP lolos ke DPR RI pada Pemilu 2024, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah itu menilai ada ‘gap’ yang harus segera ada pembenahan.
Ia mengaku, secara nasional suara PPP memang belum mencapai ambang batas parlemen. Kendati begitu, kata dia, suara PPP di daerah tergolong cukup banyak.
“Kalau kita melihat jumlah sebenarnya atau akumulatif suara PPP DPR RI itu memang belum sesuai. Tetapi kalau kita melihat jumlahnya yang di provinsi atau bahkan di daerah itu sebenarnya lebih. Karena suara kita hampir 6 persen di wilayah maupun kabupaten,” ungkapnya.
BACA JUGA: Sambut Ribuan PPPK Grobogan, Bank Jateng Tawarkan Solusi Rumah Impian
Menurutnya, perolehan suara yang relatif kuat di daerah membuktikan bahwa masalah bukan pada basis massa, melainkan pada penentuan calon legislatif pusat yang belum tepat.
“Artinya ada gap ya, ini yang harus kita benahi, kita harus mendengarkan apa yang DPC maksud dan inginkan. Mungkin kemarin calon-calon DPR RI-nya belum sesuai usulan dari DPC atau kader. Nah, ini yang harus kita serap, kita masukkan,” pungkas Gus Yasin. (*)
Editor: Farah Nazila
