“Saya sudah menyebutkan bahwa ada tiga hal penting yang kemudian memperparah, menjadikan bencana ini menjadi bencana yang cukup besar. Di antaranya adalah adanya perubahan tutupan hutan menjadi non-hutan yang cukup banyak,” ujar Hanif.
Faktor kedua, kata Hanif, berkaitan dengan kondisi alamiah wilayah Sumatra Utara yang memiliki karakter geomorfologi rentan. Adapun faktor ketiga adalah curah hujan ekstrem yang jauh melampaui ambang normal.
“Ada sifat given dalam bentuk geomorfologi kita, dari bentuk batuan itu masih dalam bentuk batuan muda yang kemudian memiliki lereng dan curam, slope atau sudut yang sangat curam. Dunia pendidikan boleh salah tetapi tidak boleh bohong. Jadi yang terjadi benar-benar curah hujannya di atas normal,” tegas Hanif.
Ia merinci, berdasarkan data, curah hujan rata-rata selama empat hari mencapai 135 milimeter per hari. Hanif menyebut, pada titik tertentu, khususnya pada 24–25 November, intensitas hujan bahkan mencapai angka ekstrem.
BACA JUGA: Menghibur-Mengetuk Hati, Forum Relinko Kabupaten Semarang Galang Donasi Korban Bencana Sumatra
“Artinya 135 kali 4 hari. Sementara kapasitas hujan di Sumatra bagian Utara itu hanya 2.500 sampai 3.000 milimeter per tahun. Kalau bagi per hari hanya sekitar 8 milimeter per hari. Di tempat-tempat tertentu sampai di angka 250 milimeter per hari, bahkan ada yang 300 milimeter per hari,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup bersama perguruan tinggi akan melakukan kajian ulang terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi dasar penyusunan tata ruang.
“Inilah yang kemudian mengharuskan kami diskusi dengan teman-teman universitas untuk mengkaji ulang kajian lingkungan hidup strategis sebagai landasan penyusunan tata ruang di ketiga provinsi tersebut,” kata Hanif.
Ia mengungkap, pemerintah telah menerbitkan keputusan menteri untuk melakukan evaluasi di tiga provinsi terdampak banjir di Sumatra. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit lingkungan terhadap persetujuan lingkungan yang telah diberikan.
“Kami sudah memberikan keputusan menteri untuk melakukan evaluasi pada tiga provinsi tersebut. Kami juga telah membangun keputusan menteri untuk me-review persetujuan lingkungan melalui audit lingkungan. Artinya akan banyak unit usaha yang berbasis landscape dan ekstraksi alam yang harus kami lakukan audit,” lanjut Hanif.
Hanif mengakui keterbatasan sumber daya tim audit KLH, sehingga pihaknya membuka ruang kolaborasi dengan dunia akademik.
“Kami belum tahu berapa kapasitas tim audit kami, maka kami sangat minta dukungan dari para universitas untuk kemudian turun bersama-sama merumuskan langkah-langkah perbaikan ekosistem,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
