SEMARANG, beritajateng.tv – Fenomena penggunaan bendera bajak laut dari anime One Piece oleh masyarakat, menuai kritik dari pakar hukum nasional Prof. Dr. Juwade Hafidz, S.H., M.H. Ia menilai bahwa penggunaan simbol semacam itu, terutama oleh pejabat pemerintahan, berpotensi memicu instabilitas politik.
“Kalau yang memakai masyarakat biasa ya mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau pejabat negara menggunakan, itu tidak pantas. Bisa menimbulkan polemik dan mengganggu stabilitas pemerintahan,” ujarnya saat beritajateng.tv temui di Unissula Semarang pada Selasa, 5 Agustus 2025.
BACA JUGA: Fenomena Bendera One Piece Jelang HUT RI, Kesbangpol Jateng Ingatkan Soal Sakralnya Merah Putih
Juwade menekankan bahwa masyarakat Indonesia cenderung paternalistik dan mudah meniru perilaku pejabat. Karena itu, simbol-simbol asing yang pejabat tampilkan bisa memiliki efek domino yang merugikan citra negara.
“Pejabat negara tidak boleh menggunakan simbol-simbol yang bisa menyesatkan publik. Harus ada etika dan tanggung jawab dalam menyampaikan pesan visual ke masyarakat,” tambahnya.
Anggapan One Piece berpotensi mengganggu stabilitas politik
Walaupun terlihat sederhana, penggunaan simbol bajak laut menurut Prof. Juwade dapat berdampak besar. Ia menyebut pemerintah harus tegas menghentikan tren ini agar tidak menjadi gangguan serius bagi jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kalau dibiarkan, bisa muncul hal-hal baru yang tak diinginkan. Ini soal stabilitas politik, dan Presiden pasti tidak menginginkan hal itu terjadi,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Juwade juga menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai kebijakan presiden telah menunjukkan hasil nyata untuk kesejahteraan masyarakat, dan perlu ada penjagaan dari potensi gangguan visual maupun simbolik.
“Kebijakan Presiden sekarang sangat terasa manfaatnya. Jangan sampai simbol-simbol yang tidak relevan dengan budaya dan identitas bangsa itu merusak,” jelasnya.
Himbau masyarakat kembali ke bendera Merah Putih
Ia menyoroti bagaimana negara maju seperti China yang menjaga citra institusional mereka dari penggunaan simbol-simbol budaya pop. Menurutnya, Indonesia harus belajar menjaga kekhususan simbol kenegaraan.
“Di China atau negara-negara maju lain, tidak pernah ada simbol kartun atau pengibaran bajak laut. Indonesia juga harus berani menolak hal semacam itu,” katanya.
BACA JUGA: Gaet TNI-Polri, Bakesbangpol Pantau Keberadaan Bendera One Piece di Kabupaten Semarang
Menutup pernyataannya, Prof. Juwade mengimbau masyarakat agar kembali fokus pada pengibaran bendera Merah Putih, terutama dalam suasana bulan kemerdekaan. Ia menilai tidak pantas bila pemasangan bendera nasional berdampingan atau di bawah simbol seperti One Piece.
“Bendera Merah Putih adalah satu-satunya simbol kebanggaan nasional yang pantas dikibarkan, apalagi di bulan Agustus. Jangan dikompromikan dengan budaya luar,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
