SEMARANG, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta kepada bupati/walikota di wilayahnya agar responsif terhadap kejadian bencana. Para kepala daerah harus memimpin langsung penanganan ketika terjadi bencana di daerahnya masing-masing.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di kantornya pada Selasa, 18 November 2025. Turut hadir dalam rapat yakni perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kepala daerah, TNI, Polri, dan stakeholder terkait.
“Jika terjadi bencana di wilayah Jawa Tengah, maka kepala daerah harus memimpin langsung di lapangan. Jangan menunggu instruksi provinsi,” tegas Luthfi.
BACA JUGA: Kronologi Tragedi Sungai di Kendal: Empat Terseret Arus, Dua Korban Tewas
Menurutnya, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Semua unsur mulai dari kementerian, sampai pemerintah kabupaten/kota harus terlibat aktif.
“Penanggulangan bencana menjadi urusan bersama, bukan hanya BPBD,” ujar Luthfi.
Kepala Daerah Harus Siaga Hadapi Bencana
Luthfi mengingatkan, puncak musim hujan kemungkinan terjadi hingga Desember, sehingga seluruh daerah harus memastikan kesiapsiagaan penuh.
Dalam kesempatan itu, ia meminta seluruh daerah memetakan ulang titik rawan, termasuk wilayah banjir seperti Semarang, Demak, Jepara, Pekalongan, Cilacap, serta kawasan rawan longsor seperti Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Karanganyar, dan Cilacap.
BACA JUGA: Tim SAR Percepat Pencarian Tujuh Korban Longsor di Cilacap, Fokus di Tiga Titik Kerja
“Semua titik rawan harus di-review. Mana jalur air, mana potensi longsor, mana lokasi yang harus diamankan,” tambahnya.
Luthfi juga meminta Pemkab/Pemkot memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana-prasarana, dan logistik. Sistem peringatan dini juga harus ada hingga ke tingkat desa.
Gubernur menginstruksikan seluruh unsur untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, tidak boleh ada ego sektoral dalam penanganan bencana.
“Semua harus bekerja dalam satu komando, tujuannya keselamatan masyarakat,” tegas Luthfi.
Menurut Luthfi, pemerintah provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebanyak Rp20 miliar. Anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk daerah yang terkena bencana alam.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi kesigapan Gubernur Jateng. Rakor seperti ini tepat menjadi persiapan, sehingga pada saat bencana terjadi penanganan lebih komprehensif.
Sebagai informasi, kejadian bencana di Jawa Tengah dari Januari–November 2025 mencapai 2.704 kejadian. Terdiri dari bencana longsor, banjir, angin, karhutla, kebakaran, gempa bumi, tanah gerak, dan kejadian lainnya. (*)
