SEMARANG, 9/11 (beritajateng.tv) – Angka inflasi di Jawa Tengah per September 2022 tercatat lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional. Inflasi di provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ini tercatat di angka 6,4 persen. Sementara angka inflasi nasional di angka 5,9 persen.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Dr Hardiwinoto, MSi. “Saya mengambil data dari Bank Indonesia dan BPS Jawa Tengah, saya termasuk kaget. Jateng itu inflasinya lebih tinggi dibandingkan nasional. Nasional itu 5,9 persen, sedangkan Jateng 6,4 persen. Hal itu menunjukkan inflasi Jateng lebih tinggi daripada nasional,” ujarnya, Rabu (9/11/2022).
Padahal, lanjut Hardi, jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi seharusnya apabila inflasi lebih tinggi maka pertumbuhan ekonomi juga lebih tinggi.
“Itu baru namanya klop. Namun ini tidak klop karena pertumbuhan ekonomi Jateng lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional berarti kan ada kesenjangan,” kata alumni FEB Undip ini.
Menurut dia, bila inflasi didukung oleh pertumbuhan ekonomi, maka masih sejalan atau proporsional. Tetapi jika inflasinya tinggi sementara pertumbuhan ekonominya menurun berarti ada kesenjangan ekonomi. Hardi mengungkapkan angka inflasi memang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah karena dipengaruhi nasional.
“Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh daerah itu betul, karena tetap dipengaruhi oleh nasional. inflasi tahun ini, itu ada pada sektor transportasi yang sangat besar. Kalau sektor transportasi itu dikarenakan bahan bakar minyak (BBM), meskipun di dalam laporan disebutkan inflasi karena bahan pangan, bahan baku, dan lain sebagainya tapi itu kan akibat dari transportasi yang mahal. Transportasi yang mahal itu karena BBM yang naik,” ungkapnya.
Dia menambahkan, Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Jateng tahun 2022 mencapai 4,6-5,5 persen year or year (yoy). Angka tersebut lebih baik dari tahun 2021 yang hanya 3,32 persen. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Jateng pada kuartal ke III-2022 mencapai 5,28 persen.
“Angka tersebut masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,72 persen,” tambahnya.
Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh investasi, konsumsi masyarakat, dan pengeluaran pemerintah. Dikatakannya, bila pertumbuhan ekonomi terhambat, berarti diantara ketiga tadi ada yang kurang. Kemudian jika ada ekspor sebagai tambahan, maka bisa dilihat bahwa konsumsi masyarakat meningkat apa tidak.
“Ini kalau tidak meningkat berarti penyebabnya adalah investasi pemerintah. Saya menduganya pengeluaran pemerintah ini kurang progresif dalam pencairan APBD nya atau dorongan APBD yang untuk goverment expenditure atau inventasi pemerintah kurang. Kalau konsumsi masyarakat itu kan pada kemampuan masyarakat, ini juga sinkron karena pertumbuhan ekonomi itu lebih rendah daripada nasional maka bisa saja konsumsi masyarakat juga kurang meningkat,” tandasnya.
