Dia berpendapat, usai pandemi Covid-19 mereda. seharusnya perekonomian mulai bangkit. Terutama di sektor hiburan, pariwisata, dan kuliner.
Mantan Dekan FE Unimus itu menyayangkan, destinasi wisata di Jawa Tengah sangat kurang bila dibandingkan dengan destinasi wisata yang ada di Jawa Timur dan Jawa Barat.
Guna menekan angka inflasi di Jateng, Hardi pun memberikan masukan-masukan ke Pemprov Jawa Tengah.
“Maka yang perlu didorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap produksinya, sehingga inflasi itu menjadi sebab bukan akibat. Kalau kebutuhan masyarakat di Jateng itu terpenuhi maka inflasi otomatis menurun, namun kalau faktor permintaan tidak terpenuhi maka akan mendorong inflasi naik,” katanya.
Menurutnya, inflasi adalah akibat sehingga yang diselesaikan adalah sektor produksi atau kesediaan kebutuhan masyarakatnya. “Kebutuhan ini bisa sektor jasa atau barang. Kalau sektor barang terhalang akibat produksi, terhalang akibat kenaikan BBM, atau upah minimum regional itu kan bisa menghambat produksinya sehingga bisa mengakibatkan inflasi,” kata Hardi.
Terkait investasi yang banyak dilakukan Penanaman Modal Asing (PMA) di Jawa Tengah, diingatkan oleh Hardi investasi asing tidak secara otomatis memberikan kesejahteraan di masyarakat.
“Artinya tidak otomatis menurunkan inflasi. Investasi yang betul itu, adalah meningkatkan investasi dalam negeri atau masyarakat setempat. Misalnya sektor pangan berarti investasi sektor pangan yang bisa dilakukan swasta ataupun pemerintah. Kalau oleh pemerintah itu investasinya yaitu utility public untuk mendukung sektor pangan harus digenjot. Invetasi ini bersumber dari pengeluaran pemerintah untuk fasilitas publik di sektor pangan,” kata Hardi.
Hardi mendorong Pemprov Jateng untuk menyediakan fasilitas publik untuk mendukung penyediaan fasilitas hidup masyarakat.
“Misalnya di sektor pertanian berarti pengairannya harus diperbaiki, kemudian sistem tata laksana perdagangan mulai dari petani sampai pasar itu harus ditata secara efisien sehingga mata rantai tidak terlalu panjang. Kalau perlu Pemprov punya lumbung pangan kalau istilah zaman dulu yang mampu membeli saat panen sehingga harganya tidak jatuh dan ketika kekurangan pangan mampu mendistribusikan. Ini yang kurang dimiliki,” paparnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
