Politik

Isu HAM yang Libatkan Prabowo Muncul Lima Tahunan Jelang Pemilu, Begini Respons Partai Gerindra

×

Isu HAM yang Libatkan Prabowo Muncul Lima Tahunan Jelang Pemilu, Begini Respons Partai Gerindra

Sebarkan artikel ini
isu ham prabowo subianto
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai kegiatan Konsolidasi Pengurus Gerindra Jakarta Selatan di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Minggu, 23 Juli 2023. (Foto: Antara)

JAKARTA, beritajateng.tv – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan tidak mempedulikan isu hak asasi manusia (HAM) yang sering publik kaitkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelang tahun politik 2024.

“Itu adalah isu lama yang selalu direproduksi menjelang Pilpres, makanya itu kami tidak perlu pikirkan. Pokoknya kita jalan terus, karena niat kita berbuat baik kepada bangsa dan negara. Kita tidak melihat ke belakang dan seluruh kader Gerindra bersemangat bersatu untuk itu,” ujar Muzani usai menghadiri acara Konsolidasi Pengurus Gerindra Jakarta Selatan di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Minggu, 23 Juli 2023.

Muzani pun menilai isu HAM yang melibatkan Prabowo tersebut sebagai isu musiman yang muncul setiap lima tahun atau menjelang Pemilu.

BACA JUGA: Masa Kampanye Belum Mulai, 3 Bacapres Sibuk Belanja Iklan Politik di Medsos, Prabowo Paling Jorjoran?

“Ya itu HAM HIM HUM HEM HOM muncul lima tahunan. Jadi kami sudah tahu kapan isu itu akan muncul. Itu adalah isu lama yang selalu direproduksi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Muzani mengajak kader Gerindra untuk memanfaatkan gawai dan media sosial sebagai alat untuk berjuang memenangkan Prabowo di Pilpres 2024.

“Setiap berita yang baik tentang Pak Prabowo, tentang pemimpin partai, tentang Gerindra, nomor satu like, nomor dua komen, nomor tiga share. Itu maksudnya HP. Jadi HP kita gunakan untuk senjata perjuangan kita,” tutur Muzani.

Tak hanya isu HAM Prabowo Subianto, Gerindra juga lawan hoaks dan rantai penyebaran berita bohong

Selain itu, Muzani juga menekankan pentingnya melawan hoaks dan tidak ikut menyebarkan berita bohong yang tidak memberikan manfaat.

“Kalau ada berita yang tidak baik, menjelek-jelekkan partai, membuat fitnah partai, membuat hoaks partai, apakah pemimpin atau partai, enggak usah dibagikan,” imbuhnya.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden sendiri terjadwal pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.

BACA JUGA: Kedekatan Jokowi-Prabowo Mengancam Ganjar? Pengamat: Presiden Cari Pengganti yang Bisa Lanjutkan Program

Dengan jumlah 575 kursi di parlemen saat ini, pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus mendapatkan dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Ataupun, terusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Demikian respons Partai Gerindra terkait isu HAM yang melibatkan Prabowo Subianto selalu muncul lima tahunan menjelang Pemilu. (ant)

Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp