SEMARANG, beritajateng.tv – Debat Pilpres 2024 sesi ketiga telah terlaksana pada Minggu, 7 Januari 2024 kemarin. Selanjutnya akan masuk debat Pilpres sesi keempat pada 14 Februari mendatang.
Adapun tema pada debat Pilpres 2024 sesi empat yang akan ketiga cawapres ikuti meliputi Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.
Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2016-2019, Bambang Brodjonegoro, menyinggung posisi Indonesia soal upaya mitigasi perubahan iklim bukanlah opsi, melainkan merupakan suatu kewajiban. Hal itu ia sampaikan dalam Green Webinar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan BBC Media Action bertajuk “Tantangan Pembangunan dan Ekonomi Berkelanjutan”, Selasa, 9 Januari 2023.
“Climate change sudah menjadi global public goals. Artinya semua negara punya peranan sesuai kondisinya masing-masing. Kalau kita lihat kondisi Indonesia barangkali kita bukan penghasil emisi atau karbon yang terbesar di dunia. Tapi barangkali kita masih masuk 10 besar,” ungkap Bambang dalam paparannya.
Ia menyebut, para pemimpin dunia dalam World Economic Forum 2023 setuju terdapat 3 risiko terbesar dalam 10 tahun mendatang yang berkaitan dengan perubahan iklim. Ketiga risiko tesebut yaitu: kegagalan untuk memitigasi perubahan iklim, kegagalan dalam adaptasi dengan perubahan iklim, hingga bencana alam dan kejadian cuaca ekstrem.
“Kegagalan dalam adaptasi perubahan iklim sering kali kita lupakan. Karena kalau mitigasi barangkali kita sering berbicara dan berdiskusi, tapi kadang-kadang selain mitigasi kita perlu adaptasi. Bagaimana gaya hidup kita, pola hidup kita disesuaikan dengan kondisi dunia yang berubah karena perubahan iklim,” imbuhnya.
Ia pun menekankan, di dalam masalah perubahan iklim, transisi energi bukanlah solusi yang one-size-fits-all. Artinya, transisi energi harus mengikuti trilema energi yaitu memenuhi availability dan reliability, affordability, dan sustainability.
Tentunya, untuk mencapai trilema energi itu tidak bisa jika hanya mengandalkan rumah tangga. Namun, tegas Bambang, negara atau pemerintah harus hadir dan mengakomodir kebutuhan tersebut.
