Sebelumnya, JPU KPK menuntut Syamsul dengan pidana penjara selama tujuh tahun dalam perkara dugaan pemerasan uang THR dari sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Cilacap.
Jaksa juga menuntut denda Rp400 juta, uang pengganti Rp568 juta dengan memperhitungkan uang yang telah ԁisita, serta pencabutan hak untuk ԁipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokok.
Dalam konstruksi perkara penuntut umum, pengumpulan uang tersebut ԁikaitkan dengan kebutuhan THR bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Jaksa menyebut pengumpulan uang bermula dari permintaan Syamsul yang kemudian ԁitindaklanjuti Sekretaris Daerah nonaktif Cilacap Sadmoko Danardono melalui jajaran di bawahnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
