SEMARANG, beritajateng.tv – Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Didik Eko Pujianto mengungkap alasan mengapa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih marak menimpa WNI.
Meskipun Indonesia telah menjalin kerja sama hukum dengan beberapa negara, baik bilateral, regional, dan multinasional, menurut Didik kasus TPPO tetap tumbuh subur karena dua faktor.
“Pertama, sistem hukum di tempat (negara) itu belum begitu stabil. Kedua, negara itu belum terlalu aman atau dalam kondisi konflik,” ucap Didik usai menghadiri diskusi publik di Kantor BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jumat, 15 September 2023.
BACA JUGA: Gelar Diskusi Publik Bersama Kemenko Polhukam, Kemenlu RI: Kasus TPPO di Indonesia Naik 700 Persen
Baginya, ketika negara dalam kondisi stabil secara hukum, maka akan mudah bagi siapa pun untuk tertangkap jika melakukan perbuatan melanggar. Salah satunya ialah pelaku TPPO.
Lebih lanjut, animo WNI untuk mencari nafkah di luar negeri menurut Didik sangat tinggi. Oleh sebabnya, lanjut Didik, penting bagi calon pekerja untuk melakukan crosscheck secara mendalam sebelum keberangkatan.
“Hati-hatinya bukan sekali, tapi harus berkali-kali. Informasi sudah banyak, namun sering kali kawan-kawan itu gampang tergiur,” sambungnya.
TPPO berkaitan dengan penipuan online
Mengenai jumlah penipuan online yang berkaitan dengan TPPO, Didik menyebut situs penipuan akan selalu muncul meski sudah terberantas.
“Jumlahnya itu ada 10 yang di-take down, kemudian muncul lagi 20 begitu seterusnya. Bisa lihat di situsnya Kominfo beribu-ribu sudah ter-take down, beribu-ribu juga akan muncul,” terangnya.
Ia menyebut, mayoritas pelaku berasal dari luar negeri. Motif pelaku menurut Didik juga cukup menarik. Pasalnya, pelaku akan merekrut WNI yang akan dipekerjakan untuk menipu WNI lainnya.
“Bandarnya dari luar negeri dan fokusnya mengambil WNI, kemudian dibawa ke sana untuk menipu orang Indonesia. Sama juga mereka rekrut orang Malaysia untuk menipu orang Malaysia,” bebernya.
Lebih lanjut, Provinsi Jateng menjadi salah satu penyumbang korban TPPO tertinggi di Indonesia. Adapun sebanyak 1.609 korban selama 6 Juni hingga 11 September 2023 telah Polda Jateng rilis. Menanggapi hal itu, Didik belum dapat memastikan alasan mengapa angka di Jateng cukup tinggi.
“Kajian scara detail terkait penyebab TPPO Jateng yang tinggi memang belum. Wong Jowo (orang Jawa) gampang diapusi (dibohongi) atau gimana saya tidak tau,” paparnya.
Terkait UMR Provinsi Jateng yang rendah dan sulitnya mencari pekerjaan, Didik menjawab tegas bahwa itu tidak bisa menjadi alasan utama.
“(Susah cari kerja dan UMR rendah?) Tidak juga. Banyak negara lain yang lebih susah cari kerja dan ada konflik di negaranya, tapi mereka tidak tergiur dan mereka tidak jadi korban TPPO,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
