SEMARANG, beritajateng.tv – Forum Guru Prioritas Swasta (FGPS) Jawa Tengah, yang dahulu bernama P1, tak pernah berhenti memperjuangkan haknya mendapat penempatan.
Perwakilan FGPS Jawa Tengah kembali melakukan audiensi. Kali ini, mereka menjumpai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah sekaligus Anggota DPD RI, Muhdi, di Kantor PGRI Jateng, Kamis, 31 Juli 2025.
Salah satu anggota FGPS Jateng, Rina Dewi Astuti (41), mengungkap, sebelumnya ia bersama rekan sejawatnya telah melakukan audiensi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah.
“Kemarin kami sudah melaksanakan serangkaian audensi termasuk yang terakhir dengan BKD terkait permasalahan kami. Kalau dari BKD Jateng katanya menunggu regulasi dari pusat,” ucap Rina saat beritajateng.tv jumpai di Kantor PGRI Jateng.
Rina menuturkan, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI akan mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan PPPK guru di Jawa Tengah pada Jumat, 1 Agustus 2025 besok.
Ia mengungkap, Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh bakalan turut menghadiri rapat besok.
“Alhamdulillah besok akan ada perwakilan dari P1, R4, juga guru P3K yang sedang mengurus relokasi untuk rapat bersama BKD, BPSDM, Kepala Disdikbud yang langsung akan dinarasumberi oleh Prof. Zudan dari Jakarta,” ucap Rina.
FGPS Jateng: Kuncinya bukan di pusat, melainkan Pemprov Jateng
Berkali-kali menghadiri audiensi, Rina mengungkap nasibnya dan seribu guru swasta lainnya ada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.
Pihaknya menyebut, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Aba Subagja pernah mengatakan bahwa ribuan guru swasta yang telah lulus atau passing grade (PG) PPPK 2021 silam itu bisa saja mendapat pengangkatan penuh waktu jika daerah memang berkenan.
“Sebenarnya dari pusat itu membuka keran yang seluas-luasnya, bahkan dalam rapat yang Pak Aba sampaikan [pada] Selasa, 22 Juli, jangankan paruh waktu, penuh waktu saja kami bisa dapat pengusulan. Yang penting BKD mengusulkan melihat formasi dan anggaran,” tutur Rina.
Terlebih, kata Rina, Provinsi Jawa Tengah masih kekurangan guru di SMA maupun SMK negeri.
“Kami melihat formasi kebutuhan guru di Jawa Tengah itu masih banyak sekali, sehingga kalau tidak dipenuhi juga akan menimbulkan banyaknya guru tamu,” terang dia.
Berdasarkan hasil audiensi dirinya dengan Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Zainuddin, beberapa waktu lalu, APBD Jawa Tengah tergolong cukup untuk menempatkan mereka. Dengan catatan, jika bidang pendidikan menjadi prioritas.
“Untuk masalah anggaran seperti yang Pak Zainuddin sampaikan kemarin masih oke. Jadi harapannya ya kami dituntaskan, kalau bisa ya penuh waktu,” sambung Rina.
Jateng masih kekurangan guru, Rina soroti ‘guru tamu’ yang justru ramai mengajar di sekolah
Lebih lanjut, berdasarkan data yang Rina peroleh dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, Nunuk Suryani, kebutuhan guru di Jawa Tengah per Oktober 2024 menyentuh 2.298.
“Kami dapat data dari Prof. Nunuk ya, per Oktober 2024. Belum tambah dengan yang pensiun di tahun 2025, berarti sudah 10 bulan. Pastinya akan lebih dari angka tersebut,” terang dia.
Rina meyakini, jumlah kebutuhan guru per Juli 2025 di Jawa Tengah kian meningkat. Hal itu menurutnya tercermin dari guru tamu yang mengajar di sekolah-sekolah.
“Per Juli kan banyak sekali [kebutuhan guru]. Pensiun banyak, tetapi tidak bisa PPPK datangi, karena tidak bisa mengangkat honorer ya jadi ada guru tamu. Itu alternatif dari sekolah negeri,” jelas Rina.
BACA JUGA: Tak Kunjung Dapat Formasi PPPK, Puluhan Guru Swasta se-Jateng Demo di Depan Kantor DPRD Jateng
Dalam hematnya, penyertaan guru tamu tak sesuai dengan aturan yang berlaku. “Sepertinya itu melanggar undang-undang, karena mengangkat honorer saja enggak boleh. Dan dia enggak bisa masuk Dapodik juga,” tegas Rina.
Besar harapan Rina agar ia dan ribuan guru swasta lainnya tak diperlakukan bak bola ping-pong. Dioper ke sana kemari tanpa arah yang jelas, utamanya oleh Pemprov Jawa Tengah yang memegang nasib mereka.
“Sesuai dengan kebutuhan guru yang masih banyak ya angkat saja jadi penuh waktu. Bisa cek ke sekolah-sekolah, pasti banyak sekolah negeri yang ada guru tamunya. Guru tamu itu kan seperti outsourcing, enggak masuk Dapodik,” pungkas Rina. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
