SEMARANG, beritajateng.tv – Keluarga dr. Aulia Risma Lestari kecewa atas Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa Taufik Eko Nugroho 3 tahun penjara, Zara Yupita Azra 1,5 tahun penjara, dan Sri Mariyani 1,5 tahun penjara.
Ketiga terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Undip yang menewaskan dr. Aulia Risma sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Rabu, 10 September 2025.
Keluarga Aulia Risma pun merasa kecewa lantaran hukuman itu mereka nilai terlalu rendah.
Ibu Aulia Risma, Nusmatun Malinah, hadir di Ruang Sidang bersama pengacaranya, Yulisman Alim.
Nusmatun konsisten hadir sejak sidang perdana Senin, 26 Mei 2025 lalu di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kecamatan Semarang Barat.
BACA JUGA: Di Kala Polda Jateng Hati-hati Umumkan Tersangka Kasus PPDS Undip, Keluarga dr Aulia Kecewa
Sejak awal persidangan, Nusmatun selalu mencatat jalannya persidangan yang Ketua Majelis Hakim Djohan Arifin pimpin itu.
Kekecewaan tampak di mata Nusmatun saat mendengar terdakwa Zara Yupita Azra yang merupakan kakak tingkat almarhum Aulia Risma dan terdakwa Sri Maryani selaku staf administrasi hanya dituntut 1,5 tahun penjara.
Begitu pun saat JPU menuntut terdakwa Taufik Eko Nugroho, mantan Kepala Program Studi (KPS) PPDS Anestesi Undip, dengan hukuman 3 tahun penjara.
Nusmatun menggelengkan kepalanya, sama halnya dengan Yulisman.
Yulisman: Tuntutan penjara kurang dari lima tahun tak bisa beri efek jera
Usai mengikuti persidangan, Yulisman merasa tuntutan kepada ketiga terdakwa terlalu rendah. Ia pun akan mengambil sikap atas tuntutan tersebut .
“Kami merasa tuntutan itu terlalu rendah sehingga kami juga merasa kurang puas terkait tuntutan itu. Nanti beberapa hari ini kita koordinasikan juga sama keluarga, sikap apa yang akan kami lakukan menanggapi tuntutan itu,” ujar Yulisman.
Yulisman mengaku kecewa lantaran menurutnya, seharusnya ancaman untuk ketiganya di atas 5 (lima) tahun penjara.
“Ancaman pidananya itu kan di atas lima tahun, paling tidak kurang lebih setengahnya lah kalau memang paling rendah, tapi ini di bawah 5 tahun. Belum lagi terpotong masa tahanan,” tegas Yulisman.
Dalam hematnya, tuntutan oleh JPU seharusnya lebih tinggi agar kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi lingkungan kesehatan lainnya.
Dengan tuntutan penjara di bawah lima tahun itu, Yulisman menilai tak akan ada efek jera pada perundungan di lingkungan kesehatan.
“Tidak jadi efek jera ini kalau tuntutannya terlalu ringan, yang kita amati dari proses persidangan ini kan sebenarnya ada beberapa fakta yang tidak terungkap. Termasuk kami meyakini masih ada beberapa pelaku yang tidak terungkap, itu juga yang kami sayangkan,” ucap dia.
BACA JUGA: Sidang Lanjutan Kasus PPDS Undip Bongkar Tradisi Iuran Tanpa Aturan Resmi, Nominal Puluhan Juta
Terlebih, kata Yulisman, masih ada fakta yang tak terungkap dalam persidangan. Utamanya terkait pelaku perundungan dan pemerasan yang belum terungkap
“Kemungkinan besar itu dari senior-seniornya almarhum. Walaupun kasus ini tidak bicara lagi tentang tentang bully, tapi lebih luas tentang pemerasan. Tapi sebab-akibatnya yang timbul dari situ [perundungan],” sambungnya.
Lebih lanjut, Yulisman hanya bisa berharap Majelis Hakim memutuskan hukuman untuk ketiga terdakwa dengan seadil-adilnya.
Sebelumnya, sidang tuntutan berlangsung pada Rabu, 10 September 2025 di PN Semarang, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
Terdakwa Zara Yupita, kakak tingkat almarhum Aulia Risma Lestari dituntut 1,5 tahun penjara karena melanggar Pasal 368 ayat 1 KUHP.
Terdakwa Taufik Eko Nugroho, mantan Kepala Program Studi (KPS) PPDS Anestesi Undip, dituntut 3 tahun penjara.
Sementara itu, Sri Maryani, staf administrasi PPDS Anestesi, dituntut 1,5 tahun penjara. Keduanya telah memenuhi unsur pidana sebagaimana peraturan dalam Pasal 368 ayat 2 KUHP.
Perbuatan para terdakwa dinilai JPU dilakukan secara terstruktur dan masif. Ketiganya di sebut seharusnya tidak membiarkan budaya informalitas kuasa absolut, terlebih dalam lingkungan dunia pendidikan, melalui posisinya masing-masing.
“Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut, keterpaksaan, dan tekanan psikologis ke lingkungan pendidikan. Perbuatan terdakwa menciptakan suasana intimidatif dan refleksi sehingga menghilangkan kehendak bebas para residen,” ujar Jaksa. (*)
Editor: Farah Nazila
