SEMARANG, beritajateng.tv – Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma membenarkan adanya kendala permodalan dalam operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Paramitha mengaku, jalannya Kopdes Merah Putih di Brebes masih menggunakan iuran anggotanya. Terlebih, kata dia, aturan terkait bantuan dana dari Pemerintah RI kepada daerah belum rilis secara resmi.
“Ya, semua [daerah] di permodalan itu memang ada kendala ya, tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa bupati. Tetapi memang di Menteri Koperasinya kan peraturannya dan juklak juknisnya masih belum. Sementara ini jalan dengan uang sendiri, iuran para anggotanya,” ujar Paramitha saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang.
Pihaknya pun masih menunggu bantuan dana dari Pemerintah RI untuk operasional Kopdes Merah Putih di Brebes. “Belum ya, belum ada [dana dari pusat]. Kita tunggu,” sambungnya.
Kendati begitu, Paramitha menyebut Kopdes Merah Putih di Brebes yang sudah beroperasi sudah menjual sembako hingga pupuk.
“Sudah ada sembako, gas LPG, pupuk, terus ada pos, BRI link, ada juga yang sudah punya full storage,” terangnya.
BACA JUGA: Pemerintah Akan Pekerjakan PPPK di Kopdes Merah Putih, Wamendagri: Tak Rekrut Lagi, Pakai yang Ada
Lebih lanjut, Paramitha menekankan Kopdes Merah Putih di Brebes bakal mengutamakan kebutuhan petani.
“Iya. Jadi, karena Brebes ini 70 persen petani, petani bawang merah, terus kemudian ada padi dan jagung, ya pasti setiap koperasi desa itu menjual pupuk bersubsidi,” jelasnya.
Oleh karena tak kunjung mendapat bantuan dana dari Pemerintah RI, Paramitha mengaku siap jika operasional Kopdes Merah Putih menggunakan dana desa.
“[Menggunakan dana desa] Dari Brebes, insyaallah siap,” tegas Paramitha.
Soal kekhawatiran kepala desa dalam pengelolaan Kopdes, Paramitha menuturkan pemerintah daerah akan menyiapkan tenaga pendamping, yakni penyertaan satu hingga dua orang tenaga PPPK di setiap koperasinya.
“Nah, nanti kita akan dampingi dengan PPPK, dua sampai tiga PPPK untuk mendampingi operasi desa di tiap-tiap desa,” ungkapnya.
Usulan PPPK itu akan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes.
“Kita saja [yang mengusulkan]. Dari pemerintah daerah sudah menyiapkan tim pendampingan untuk mendampingi tiap-tiap koperasi desa,” tambahnya.
BACA JUGA: Gandeng Kopdes Merah Putih Salurkan Beras SPHP, Bulog Jateng: Sudah 12 Koperasi, Terbanyak di Solo
Terkait mekanisme pengajuan, Paramitha menegaskan Pemkab Brebes yang akan menjadi pintu koordinasi awal.
“Ke kami saja, ke kabupaten. Kalau itu nanti tergantung daerah. Kalau yang sekarang hanya untuk di kabupaten saja. Untuk ke Mendagri belum,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
