SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua DPRD Jateng Sumanto menyoroti maraknya dugaan kredit macet dan kredit fiktif pada sejumlah lembaga perbankan daerah dan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) milik Pemprov. Menurutnya hal tersebut terjadi karena kejar target dan lemahnya pengawasan.
Hal tersebut Sumanto ungkapkan saat menjadi narasumber talkshow “Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif” di Gedung Gradhika Bhakti Praja, belum lama ini.
Sumanto menyebut Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Kecamatan (BKK) menjadi lembaga perbankan yang rawan kredit macet. Sebab keduanya menjadi pilihan terakhir untuk mengajukan kredit, setelah kreditur mengajukan pinjaman ke Bank BUMN dan bank pelat merah milik Pemda.
“Orang mencari kredit itu yang pertama mengajukan ke Bank BUMN, kalau ditolak, akan turun levelnya ke Bank Jateng misalnya. Kalau ditolak lagi baru ke BKK. Nah BKK ini sudah level tiga. Ini harus hati-hati, karena ini krediturnya kelas tiga,” katanya dalam acara yang yang berlangsung dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tersebut.
BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Sumanto Nanggap Reog dan Resmikan Pengaspalan Jalan Desa Dawung
Ia menambahkan, tren kredit macet sering terjadi karena pihak perbankan mengejar target pengajuan pinjaman. Akibatnya, pengawasan berkurang dan syarat menjadi longgar.
“Trennya kredit macet karena masalah kejar target. Apalagi bulan Desember ini. Kalau tidak diberi kredit targetnya kurang, tapi kalau perbankan kasih jadi risiko,” ujarnya.
Guna mengatasi hal tersebut, ia berharap BKK di Jateng meningkatkan pengawasan dan kualitas lembaganya. Dengan begitu, BUMD tidak menjadi pilihan terakhir untuk mengajukan kredit.
Ketua DPRD Jateng tekankan peningkatan kualitas BUMD
“Harus ada peningkatan kualitas perbankan sehingga masuk ke level yang lebih tinggi, meski levelnya bukan bank nasional. Karena BKK ini kalau merger asetnya lebih besar dari Bank Jateng,” katanya.
