SEMARANG, beritajateng.tv – Kolaborasi akademik dan politik sudah berjalan, namun masih banyak mendapatkan hasil yang maksimal. Kurangnya kerjasama tersebut terlihat dari RPJP dan RPJM yang belum bermanfaat bagi masyarakat secara besar.
Kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramesti, saat menjadi narasumber seminar nasional Kolaborasi Akademik dan Politik.
Hal ini guna Wujudkan Jawa Tengah yang lebih Ciamik, bersama KNPI Jawa Tengah dan akademisi Universitas Diponegoro.
Agustina Wilujeng Pramesti, Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan kolaborasi politik dan akademik berjalan namun kurang.
Ia melihat kurangnya pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, DPRD dalam melakukan RPJP (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang). Dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) bekerjasama dengan akademik.
“Kolaborasi akademik dan politik di Jawa Tengah sebetulnya sudah dilakukan. Namun selama ini kurang maksimal, terutama proses materi-materi RPJP dan RPJM. Untuk jangka 20 tahun dan 5 tahun masih kurang,” jelas Agustina Wilujeng Pramesti. Saat menjadi narasumber dalam acara seminar nasional. Bertema Kolaborasi Akademik dan Politik Guna Wujudkan Jawa Tengah yang lebih Ciamik.
“Saya contohkan di Boyolali ini punya sapi yang bagus-bagus, produktifitas daging tinggi, susunya tinggi. Dan tentu sapi di potong kulitnya bisa di pakai. Tetapi penyamakan kulit di Indonesia ini import, kenapa begini? Karena tidak ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa kulit sapi Boyolali itu untuk produksi sepatu atau tas, dan menjadi lebih baik,” ungkap Agustina Wilujeng.
Perlunya Kolaborasi Akademik dan Politik
Menurut saya, pemerintah provinsi hingga kabupaten mengucurkan dana yang cukup besar selama beberapa kurun waktu, untuk membuat penelitian.
Bagaimana kulit sapi Boyolali ini bisa menjadi produksi Tas dan Sepatu, saya yakin kulit sapi ini gak kalah dengan kualitas impor.
“Ada penelitian tapi berhenti, hanya ada penelitian mengapa dan bagaimana itu tok, kalau penelitian ini terus membawa ke industri belum ada. Kalau dulu sebelum mas Nadiem jadi mentri penelitian hanya untuk kepentingan akademik. Dan tidak boleh untuk kepentingan industri, tapi sekarangkan sudah di buka,” jelasnya.
Lanjut Agustina Wilujeng, Ini kesempatan kolaborasi akademik dan politik yang mampu maju pesat jalan. Nomor satu tentu Gubernur, Bupati, Walikota dan DPR harus membuat kebijakan penelitian tentang alam sekitar. Potensi modal yang ada di wilayahnya untuk di teliti menjadi sesuatu yang menghasilkan. Potensi ekonomi itu justru agak terlupakan sekarang.
