Menurutnya, perlu ada upaya memastikan kerja-kerja periksa fakta itu harus berdampak pada penciptaan ekosistem informasi yang lebih sehat. Kondisi pandemi, tambah Wahyu, memaksa berbagai elemen pemeriksa fakta berkomunikasi dan berjejaring dengan beragam komunitas baru seperti dari bidang kesehatan guna menyaingi peredaran informasi bohong seputar Covid-19.
“Pengalaman ini harusnya bisa kita coba replikasi buat konteks lebih luas di luar isu kesehatan,” tuturnya.
Wahyu mengajak seluruh komponen untuk membuat strategi bersama guna menyasar akar masalah penyebaran hoaks. Bukti tidak sehatnya ekosistem informasi itu, antara lain, kriminalisasi pemeriksa fakta, mempertanyakan kredibilitas pemeriksa fakta, doxing, perisakan daring, hingga terpolarisasinya kelompok masyarakat.
Perwakilan media yang memiliki kanal periksa fakta, Elin dan Wanda menyatakan, kolaborasi penting dalam konteks melindungi publik sebagai kelompok yang paling rentan dalam penyebaran informasi bohong.
“Kami mengajak masyarakat agar berpartisipasi aktif melawan hoaks. Kami gelar kelas virtual untuk berbagi ilmu serta mengajak pakar memberikan penjelasan kepada 15 grup Whatsapp dengan kurang lebih dua ribu anggota yang kami kelola,” kata Elin.
Wanda membagi pengalamannya bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan terkait maraknya informasi bohong berbasis politik yang beririsan dengan isu agama. “Kami juga buat pelatihan verifikasi fakta dasar bagi masyarakat,” kata Wanda
.Sementara itu saat membuka sesi kedua webinar bertema “Mengukur Dampak Cek Fakta: Sejauh Mana Media Berhasil Menangkal Hoaks”, Ketua AJI Sasmito Madrim mengatakan tugas jurnalis secara alamiah adalah melakukan verifikasi dan menjernihkan banjir informasi yang menyebar di jagat digital.
“Kolaborasi antar jurnalis, perusahaan media, dan masyarakat sipil sudah sangat baik dalam memerangi hoaks yang menyebar. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan hasil pemeriksaan fakta yang dilakukan media tersebut sampai ke publik supaya dapat mengambil keputusan dengan tepat,” kata Sasmito.
Sesi kedua hadir narasumber Citra Dyah Prastuti (Badan Pengawas dan Pertimbangan AMSI), Novi Kurnia (Koordinator Jaringan Pegiat Literasi Digital/ Japelidi), Widjajanto (Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES), Ismail Fahmi (Direktur Media Kernels Indonesia/ Drone Emprit) dan moderator Santi Indrastuti (Presidium Mafindo).
Ismail Fahmi mengatakan misinformasi/ disinformasi mudah tersebar karena ada ketidakpercayaan pada sistem dan pemerintah. Pembuat hoaks menyesuaikan narasi-narasi dengan konteks lokal. “Hoaks memanfaatkan kondisi tersebut, dan mengambil keuntungan ekonomi dari adsense yang cukup besar,” ujarnya.
Ia menyampaikan dalam percakapan terkait hoaks, posisi media masih jauh kalah populer dari influencer. Saat Pilpres 2019 gerakan cek fakta masuk di tengah-tengah antara kedua kubu. Posisi cek fakta sangat penting, banyak publik figur yang membutuhkan bantuan untuk pengecekan fakta. (RI)
