SEMARANG, beritajateng.tv – Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menanggapi pernyataan Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, yang mengkritik pelaksanaan Pilkada di Jateng.
Sebelumnya, Deddy menyebut Pilkada di Jateng menimbulkan kegaduhan. Sebab, Presiden RI, baik Prabowo Subianto dan Joko Widodo, juga ikut campur mendukung salah satu pasangan calon (paslon) secara terang-terangan.
Tak hanya itu, Deddy juga mengkritik netralitas ASN dan kepala desa di Jateng. Menanggapi hal itu, Nana angkat bicara.
“Iya, tidak hanya di Jawa Tengah. Artinya kan di waktu yang bersamaan juga Komisi II juga melaksanakan kunjungan spesifik di beberapa provinsi yang lain ya,” tutur Nana saat dijumpai di BPSDMD Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat 15 November 2024 sore.
Menurutnya, kritik soal Pilkada Jateng dari Komisi II itu lebih membahas kepada masalah persiapan jelang pelaksanaan Pilkada 2024.
“Jadi memang kemarin kita juga merupakan salah satu yang mendapatkan kunjungan spesifik dari Komisi II. Ya memang lebih banyak kepada masalah kesiapan dan persiapan menjelang pelaksanaan Pilkada, yang memang waktunya kan semakin mepet ya,” sambung Nana.
BACA JUGA: Hadiri Sosialisasi, Nana Sudjana Tekankan Kades dan Lurah Harus Netral dalam Pilkada
Nana menegaskan, Pemprov Jawa Tengah sudah siap melaksanakan Pilkada 2024, baik dari segi anggaran maupun kesiapan lainnya seperti pengamanan.
“Kemudian demikian halnya kabupaten. Kabupaten pun sudah memenuhi seluruh kewajibannya dan sebenarnya kita sudah siap ya menghadapi pelaksanaan baik pada saat ini kampanye maupun pada saat pemungutan suara nanti,” tegas Nana.
Jawaban Nana soal Komisi II kritik netralitas saat Pilkada Jateng
Soal kepala desa dan ASN yang tidak netral, Nana mengaku sudah mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan kasus tersebut. Salah satunya dengan menggandeng Bawaslu RI dan Jawa Tengah.
“Kami pun sudah mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah terkait hal ini ya, langkah-langkah termasuk yang terakhir kan kita melaksanakan kerjasama dengan Bawaslu. Kita undang juga Bawaslu pusat, kemudian dari Kemendagri yang hadir Wamendagri. Kita sudah lakukan beberapa penekanan,” tegas dia.
Pemprov Jawa Tengah, kata Nana, beberapa waktu lalu juga melaksanakan deklarasi netralitas ASN. Baginya, hal itu menjadi komitmennya dalam menjaga netralitas ASN dan kepala desa di Jawa Tengah.
Sehingga, Nana yakin tak akan ada masalah lagi menyangkut netralitas jelang Pilkada 2024 di Jawa Tengah.
“Alhamdulillah untuk di Jawa Tengah saya rasa ke depan kita minimal kan dan tidak ada lagi yang bermasalah dan kalau pun masih ada sanksi ada yang melaksanakan ya. Kita akan memberikan sanksi sesuai dengan penanganan yang awalnya ditangani oleh Bawaslu,” pungkas Nana.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyebut kegaduhan Pilkada di Jateng ‘sampai Antariksa’. Pernyataan Deddy tersebut dilatar belakangi oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo yang sampai turun tangan memberikan endorse ke Luthfi-Yasin.
“Hanya ada dua paslon di Jateng, tapi kegaduhannya sampai ke antariksa. Sampai presiden dan mantan presiden harus mendukung salah satu paslon. Kalau bagi saya itu menunjukkan betapa lemahnya mereka, karena calon yang baik itu minta tolongnya sama rakyat, bukan sama penguasa,” ucap Deddy.
BACA JUGA: Bakal Blusukan di Jawa Tengah, Jokowi soal Paslon 02 Pilgub: Saya Sama Pak Luthfi itu Teman Lama
Ia pun menyebut beberapa pelanggaran yang terjadi di Jateng jelang Pilkada 2024.
“Kami di PDIP mencatat pelanggaran oleh aparatur negara, termasuk juga para keamanan, yang paling banyak adalah ASN dan pemerintah desa. Peradaban politik kita turun, karena institusi yang diberikan kewenangan oleh negara melalui regulasi untuk jadi institusi, justru jadi bagian dari pembegalan demokrasi,” lanjut Deddy. (*)
Editor: Farah Nazila
