SEMARANG, beritajateng.tv – Gerakan Kebangsaan (Gerbang) Watugong melayangkan somasi kepada Pemprov Jateng pada Senin, 29 April 2024 siang. Adapun somasi itu terkait pembentukan struktur pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jateng periode 2024-2029.
Belasan orang yang mendatangi Kantor Gubernur Jateng itu menilai, pembentukan kepengurusan FKUB Jateng 2024-2029 penuh kejanggalan. Alasannya, pembentukan kepengurusan itu mereka rasa tidak partisipatif.
“Kami menilai pembentukan FKUB Jateng 2024-2029 tidak partisipatif. Kejanggalan pertama, pembentukan FKUB Jateng berlangsung super cepat,” ujar Tim Advokasi Gerbang Watugong, Naufal Sebastian.
BACA JUGA: Menyongsong Tahun Politik, FKUB Larang Pemasangan Atribut Kampanye di Tempat Ibadah
Secara spesifik, Naufal menyayangkan pemilihan pengurus FKUB Jateng 2024-2029 yang menurutnya tak menyertakan keterwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam.
Sehingga, lanjut Naufal, pembentukan kepengurusan FKUB Jateng 2024-2029 ini ia nilai singkat dan diskriminatif.
“Diskriminatif karena hanya berasal dari sedikit ormas keagamaan. Islam hanya MUI yang mewakili, sementara ormas Islam ada banyak sekali,” bebernya.
Menurutnya, tidak terlibatnya ormas keagamaan, utamanya agama Islam, dalam kepengurusan FKUB Jateng 2024-2029 berdampak pada pengambilan keputusan atau kebijakan nantinya.
Selain anggap diskriminatif, nilai pembentukan pengurus FKUB Jateng 2024-2029 kelewat cepat
Lebih lanjut, Naufal menuturkan, pada 19 April 2024 lalu Pemprov Jateng melalui Kesbangpol mengirim surat ke sejumlah organisasi keagamaan untuk mengusulkan perwakilan dalam struktur kepengurusan FKUB Jateng.
Lalu, nama-nama pengurus itu maksimal dikirim pada 21 April untuk dilakukan penyusunan. Menurutnya, pembentukan pengurus ini berlangsung super cepat, sehingga tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
