Jateng

Mahasiswa Undip Tanggapi Isu di Lingkup Perguruan Tinggi, Dari Penyampaian Aspirasi hingga Dugaan Korupsi

×

Mahasiswa Undip Tanggapi Isu di Lingkup Perguruan Tinggi, Dari Penyampaian Aspirasi hingga Dugaan Korupsi

Sebarkan artikel ini
Mahasiswa Undip
Koordinator aksi mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip), Fadhil Zikra, saat wawancara bersama media di sela-sela aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 24 Agustus 2026 sore. (Yuni Esa Anugrah/beritajateng.tv)

Sementara terkait keberangkatan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pati (AMPB) dari Pati menuju Jakarta, Fadhil mengatakan mahasiswa Undip mendukung berbagai gerakan masyarakat yang bertujuan melakukan evaluasi terhadap pemerintah.

“Kami sebagai mahasiswa; kami sebagai gerakan yang lahir daripada keresahan. Kami selalu mendukung siapa pun elemen apa pun yang akan sama-sama untuk memberikan evaluasi secara total kepada pemerintah,” jelasnya.

Sementara terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Menurut Fadhil, kasus tersebut menjadi keprihatinan karena perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat yang menjunjung tinggi integritas dan memberikan teladan kepada mahasiswa.

BACA JUGA: Mahasiswa Undip dan UI Belajar Bikin Wayang Suket di Kota Lama, Kenalkan Budaya Indonesia dari Bahan Sederhana

“Terkait tindak tipikor yang ԁilakukan [rektor] Unsoed merupakan salah satu bentuk kebelasungkawaan. Bahwasanya seorang akademisi yang harusnya memberikan contoh itu tidak layak dan sangat kotor ketika melihat adanya permainan uang di situ,” kata Fadhil.

Meski demikian, ia mengatakan kondisi tersebut tidak serta-merta dapat ԁigeneralisasi ke seluruh perguruan tinggi, termasuk Undip. Fadhil mengaku sejauh ini meyakini proses penerimaan mahasiswa baru di Undip telah berjalan secara jujur dan adil.

“Terkait dengan Universitas Diponegoro selama ini saya yakin dan saya rasa mereka melakukan jujur dan adil berkaitan dengan itu [penerimaan mahasiswa baru],” pungkasnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa Undip membawa lima tuntutan yakni, pertama, penguatan desentralisasi dan demokratisasi tata kelola pemerintahan.

Kedua, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik dalam pelaksanaan kebijakan strategis negara. Ketiga, perlindungan ruang sipil dan perbaikan komunikasi publik pemerintah.

Keempat, kebijakan pangan yang menjamin keterjangkauan dan ketahanan pangan masyarakat. Kelima, perlindungan masyarakat pesisir serta tata kelola pembangunan yang berkeadilan. (*)

Editor: Mu’ammar R. Qadafi

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp