SEMARANG, beritajateng.tv – Ahli Hukum Tata Negara Universitas Semarang (USM) meminta Presiden RI Joko Widodo agar tak menambah gaduh suasana politik jelang Pemilu 2024. Hal ini, bagi Junaidi, tercermin dari kebijakan yang Jokowi ambil menjelang hari pencoblosan, salah satunya pergantian kepala daerah maupun penjabat daerah tanpa alasan yang jelas.
Tak hanya itu, perpanjangan masa jabatan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang tergabung dalam Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran juga mendapat sorotan Junaidi.
“Ini jangan sampai terjadi, ketika kepala daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu itu bisa memunculkan pelanggaran yang sifatnya TMS (terstruktur, masif, dan sistematis). Ada pelanggaran yang sifatnya dari atas ke bawah, kemudian sistematis, itu diatur dan dikelola dengan baik, sehingga mampu memenangkan paslon tertentu,” ujar Junaidi, Rabu 17 Januari 2024.
Menurutnya, pergantian kepala daerah atau perpanjangan masa jabatan mampu menimbulkan tafsir publik. Sehingga, lanjut Junaidi, hal itu lantas membikin gaduh suasana politik saat ini.
“Misalnya pergantian Pj Bupati/Wali Kota mendekati Pemilu. Apalagi sekarang itu ada perpanjangan kepala daerah seperti Bu Khofifah, itu berpotensi ada penilaian dan tafsir lain. Hindarilah presiden berbuat seperti itu, sehingga masyarakat dan parpol itu tidak gaduh dan fokus pada penyelenggaraan Pemilu,” tegasnya.
BACA JUGA: Soroti Proses Pemakzulan Presiden Jokowi, Ahli Hukum Tata Negara USM: Kuncinya Ada di Partai Politik
Presiden Jokowi intervensi poses Pemilu 2024 bikin gaduh suasana politik
Tak hanya itu, munculnya peraturan baru selama proses Pemilu 2024 ini juga beroleh kritik dari Junadi. Baginya, hal itu mampu mencederai demokrasi yang seharusnya.
“Apalagi di tengah proses penyelenggaran Pemilu ada muncul peraturan baru. Di negara maju dan berkembang seperti Eropa, setiap penyelenggara Pemilu itu dimungkinkan tidak ada peraturan yang baru. Ketika aturan lain muncul di tengah pertandingan, pasti ada yang tidak diuntungkan,” jelasnya.
Sementara perihal tudingan Jokowi mengintervensi dalam kampanye salah satu paslon, pihaknya pun angkat bicara.
“Sepanjang campur tangan itu tidak dalam konteks menggunakan fasilitas negara atau pemanfaatan kebijakan negara untuk memenangkan salah satu pihak tertentu, seperti pemberian bansos, itu tidak masalah,” terang Junaidi.
BACA JUGA: Viral Dugaan Kampanyekan 02, Sekda Takalar: Jika Gibran Menang, Jokowi Angkat Guru Jadi CPNS
Junaidi juga menyinggung gaya Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menurutnya sangat berbeda saat campur tangan selama kampanye berlangsung.
“Saya contohkan Pak SBY, itu bagus. Ketika SBY masih menjabat sebagai presiden itu tidak ada riuhnya seperti sekarang, mulai dari putusan MK sampai kemudian beberapa informasi ada penggantian penjabat daerah. Itu kan bikin gaduh, ini jadi sejarah buruk Pemilu Indonesia,” tegasnya.
Pihaknya berharap, siapa pun pemenang dalam Pilpres 2024 mendatang, biarkan demokrasi yang menentukan hasilnya.
“Yang namanya dinamika politik itu biar demokrasi yang menentukan. Kalau demokrasi berjalan, rakyatnya yang menentukan presidennya siapa. Presiden sebelumnya tinggal mengikuti saja. Jangan sampai negara ini rusak demokrasinya dengan langkah-langkah yang tidak sesuai,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
