Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan lintas organisasi perangkat daerah. Tidak hanya mengandalkan Ꭰinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), tetapi juga melibatkan Satpol PP serta instansi terkait lainnya.
“Dalam rangka fungsi pengawasan, informasi bisa datang dari mana saja tanpa harus menunggu dari OPD yang bersangkutan,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Mangsuri, juga telah menyoroti persoalan perizinan pengembang perumahan dalam rapat paripurna.
Ia meminta Pemkab Semarang memperketat proses verifikasi terhadap pengembang agar kasus serupa tidak kembali merugikan masyarakat.
“Mohon ini ԁitindaklanjuti supaya tidak ada lagi warga yang menjadi korban dan masyarakat juga akan merasa terlindungi oleh pemerintah,” tegas Mangsuri. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
