BACA JUGA: Walikota Semarang Tanggapi Wacana Enam Hari Sekolah, Sebut Perlu Kajian Mendalam
“Sama ya, semuanya pasti dinamis. Kalau melihatnya personal ke personal, nanti enggak ketemu. Tapi mayoritas pun kalau misalnya PAUD, SD, SMP, kalau data kami di 35 kabupaten/kota, mayoritas masih enam hari sekolah. Kecuali yang di kota, misalnya Kota Semarang, Kota Magelang itu masih ada yang lima hari,” jelasnya.
Syamsudin menegaskan bahwa masalah perbedaan jadwal orang tua dan anak bisa dicari jalan keluarnya.
“Toh, kalaupun nanti Bapak Ibu guru yang di Kota Semarang, misalnya SMA-nya enam hari terus anaknya di SD SMP, saya yakin nanti juga ada solusi. Pasti ada solusi,” tuturnya.
PGRI sebut tak terlibatkan, kajian masih berjalan dan terbuka
Lebih jauh, PGRI Jawa Tengah sebelumnya menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak melibatkan mereka dalam pembahasan awal. Menjawab hal itu, Syamsudin memastikan semua pihak tetap masuk dalam proses pengkajian.
“Enggak, kami masih berproses semuanya, pihak terkait juga menjadikan bahan pertimbangan masukan kami. Kemarin dari beberapa komunitas, akademisi, kami libatkan. Para pemerhati juga kami libatkan, termasuk nanti jajaran dari internal kami, baik itu MKKS, pengawas, dan ini menjadi bagian yang nanti akan berproses untuk pendalaman,” katanya.
Ia memastikan masukan PGRI juga sudah pihaknya terima dan akan tetap jadi pertimbangan. Syamsudin menyebut opsi dialog terbuka selalu tersedia.
“Silakan kalau PGRI nanti akan ngasih masukan, semuanya juga menjadi bahan pertimbangan kami. Termasuk masukan di media sosial, itu juga kami jadikan pertimbangan juga. Ya siapa nanti perwakilan yang mau kami hubungi, kami ajak dialog diskusi juga. Kami juga sifatnya terbuka,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
