JAKARTA, beritajateng.tv— Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, secara resmi melantik Siswanto sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) untuk periode 2025–2030.
Pelantikan berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 19 Juni 2025, terhadiri oleh pejabat Kemendagri, para ketua DPRD kabupaten, dan tokoh pembangunan nasional.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito menegaskan pentingnya ADKASI sebagai mitra pemerintah pusat dalam merealisasikan agenda pembangunan nasional. Terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen.
“DPRD kabupaten adalah ujung tombak dalam implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah,” ujarnya.
BACA JUGA: Terpilih Sebagai Ketua ADKASI, Wakil Ketua DPRD Blora Fokus Perkuat Peran DPRD Kabupaten
Tito juga mendorong ADKASI untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari penganggaran hingga regulasi, guna memastikan program strategis seperti ketahanan pangan dan pembangunan sumber daya manusia berjalan optimal.
Komitmen untuk Eksekusi
Mendagri meminta kepemimpinan baru ADKASI untuk mengedepankan kerja berbasis eksekusi. Ia mencontohkan perlunya DPRD mendorong percepatan realisasi anggaran daerah dan menyinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
“Jangan biarkan DPRD terjebak dalam birokrasi lambat dan konflik kepentingan lokal,” pesan Tito.
Siswanto, dalam pidato pertamanya sebagai Ketua Umum, berkomitmen menjadikan ADKASI sebagai wadah koordinasi dan peningkatan kapasitas DPRD kabupaten.
“Kami siap menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi bagi seluruh DPRD kabupaten dalam memperkuat peran legislatif dan pengawasan dalam mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Siswanto menekankan bahwa ADKASI akan memperjuangkan penguatan kelembagaan DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah. “DPRD bukan subordinat, tetapi bagian dari sistem check and balance dalam demokrasi lokal,” ujarnya.
BACA JUGA: Polisi Bubarkan Aksi Balap Liar di Blora, Puluhan Pemuda Kocar-kacir
Ia menambahkan, di tengah dinamika pembangunan nasional, DPRD kabupaten dituntut untuk bertransformasi menjadi penggerak pembangunan nasional yang berbasis akar rumput. (*)
Editor: Farah Nazila
