UNGARAN, beritajateng.tv – Kementerian Agraria Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal terus mengejar target program konsolidasi tanah dan penataan tanah tahun 2025 yang mencapai 965 bidang.
Meskipun Kementerian ATR/BPN tak luput dari efisiensi anggaran, program konsolidasi dan penataan lahan ini tetap akan berlanjut agar tanah rakyat semakin memiliki manfaat dan berdaya guna.
Hal itu Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, tegaskan sewaktu menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah rakyat program konsolidasi tanah kepada perwakilan warga dari enam daerah, di lingkungan Kaligawe, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Kamis, 27 Februari 2025.
Menurutnya, konsolidasi tanah dan penataan tanah ini esensinya yakni penataan ulang tanah-tanah rakyat yang ada di pinggiran dan tak memiliki manfaat.
BACA JUGA: Cerita Warga Semarang “Gerah” Kena Banjir Tiap Tahun: Rela Jual Tanah Demi Tinggikan Rumah
“Jalan atau aksesnya ditata, diperlebar, sehingga tanah-tanah yang ada di sekitarnya memiliki fungsi, manfaat, dan daya guna. Sehingga lingkungannya menjadi semakin baik, tempat tinggalnya semakin nyaman, dan tanah yang memiliki akses jalan ini bisa dimanfaatkan. Harganya juga naik serta sudah bersertifikat hak milik,” ungkapnya.
Maka itu, lanjutnya, ke depan program yang menjadi bagian dari “land development” ini akan terus Kementerian ATR/BPN lanjutkan. Intinya, semua tanah yang ada di Indonesia mesti ada manfaatnya.
Nusron menyebut efisiensi anggaran tak terlalu berdampak, sebab program konsolidasi tanah ini tak semuanya menggunakan uang negara.
“Ada partisipasi masyarakat seperti mereka yang merelakan sebagian kecil tanahnya untuk mendukung program ini. Karena, sama-sama membutuhkan dengan adanya akses jalan tersebut,” jelasnya.
