Selain itu, pada hari yang sama ia juga menghadiri kegiatan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jawa Tengah.
Sebab itu, kata Ahmad Luthfi, pelayanan pemerintahan tidak hanya bergantung pada gubernur, namun juga dijalankan oleh para asisten sesuai tugas masing-masing. Termasuk dalam menampung aspirasi demonstran yang hadir.
“Ini bukan one man show, bukan Superman yang harus mengatasi semuanya sendiri. Asisten kita semuanya ada dan bisa mempertanggungjawabkan tugasnya,” tegasnya.
Ahmad Luthfi: Kriminalisasi Petani Bukan Ranah Gubernur
Saat audiensi berlangsung, salah seorang perwakilan massa menanyakan tindak lanjut tuntutan terkait dugaan kriminalisasi terhadap petani. Diketahui, kriminalisasi petani yang terjadi di beberapa daerah Jawa Tengah menjadi salah satu tuntutan utama oleh massa.
Menanggapi hal tersebut, Luthfi menegaskan persoalan penegakan hukum bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melainkan kepolisian.
“Kriminalisasi itu ujungnya adalah penegakan hukum. Ranahnya ada di instansi sebelah [Polda Jateng], bukan di Pemprov Jateng,” ujarnya.
Meski demikian, Luthfi mengatakan pemerintah provinsi dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat apabila diperlukan. Sementara proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
“Kita menyiapkan pendampingan kalau memang perlu. Tetapi aspek penegakan hukum itu berada di kepolisian dan kejaksaan, bukan di kantor gubernur,” imbuh Luthfi.
Luthfi Janji Tindak Lanjuti Aduan Tambang
Selain isu kriminalisasi petani, perwakilan Jateng Guyub juga menyinggung persoalan aktivitas pertambangan di Jawa Tengah. Menjawab hal tersebut, Ahmad Luthfi memastikan seluruh aduan yang telah ia terimanya akan ditindaklanjuti.
“Itu sudah menjadi perintah saya. Saya akan menghadapinya,” katanya.
Ia juga menegaskan akan meninjau langsung setiap laporan yang masuk ke meja kerjanya.
“Saya akan mendatangi semua aduan yang masuk ke meja saya. Betul? Ini sungguhan,” ucap Luthfi.
