Jateng

Pansus LKPJ 2025 Bentuk Komitmen DPRD Jateng Kritisi Capaian Program Pemprov

×

Pansus LKPJ 2025 Bentuk Komitmen DPRD Jateng Kritisi Capaian Program Pemprov

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Jateng Sumanto
Ketua DPRD Jateng Sumanto (kanan) berbincang dengan Gubernur Ahmad Luthfi dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang, belum lama ini. (Humas DPRD Jateng)

DPRD Jateng kolaborasi dengan Pemprov dalam berbagai kegiatan

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan sejumlah hal mengenai pelaksanaan pemerintahan pada tahun lalu. Menurutnya, capaian kinerja pada 2025 fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa fokus kebijakan. Luthfi menambahkan, kebijakan pembangunan tahun lalu berfokus pada infrastruktur yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Yang jelas 2025 kita jabaran dari RPJM Nasional menjadi RPJM kita adalah infrastruktur kemarin dan kita jabarkan dalam bentuk kerja nyata dengan 35 kabupaten/kota,” ujarnya.

BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Ajak Masyarakat Ubah Pola Pikir untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Ia menyampaikan, sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, terutama pada penurunan angka kemiskinan. Angka kemiskinan Jateng tahun 2025 turun dari 9,58 persen menjadi 9,37 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 5,37 persen di atas rata-rata nasional.

“Capaian ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta DPRD. Artinya, ini semua kita lakukan dengan adanya kolaborasi di berbagai kegiatan dengan DPRD,” ujarnya.

Untuk tahun 2026, Luthfi menyebut target pengentasan kemiskinan masih akan pihaknya bahas lebih lanjut. Namun, ia menekankan pendekatan yang pihaknya gunakan harus menyeluruh. Luthfi juga menegaskan penanganan kemiskinan tidak bisa terlaksana hanya dari satu sektor saja.

“Kita akan bahas nanti, tapi prinsip itu adalah output yang harus kita laksanakan. Parameter kemiskinan tidak bisa dengan beberapa bidang. Sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan itu semua harus kita jadikan satu,” katanya.

Luthfi juga menyinggung adanya temuan warga yang menerima bantuan sosial dalam jangka panjang. Ia menegaskan hal tersebut menjadi bahan evaluasi, bukan semata temuan pelanggaran. Ia menyebut, evaluasi data kemiskinan harus terlaksana secara berkala agar penanganannya lebih tepat sasaran. (*)

Editor: Ricky Fitriyanto

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp