SEMARANG, beritajateng.tv – Kebijakan pembatasan thrifting disampaikan pemerintah melalui Kementerian UMKM yang menyebutkan solusi berupa pengalihan pelaku usaha ke produk lokal.
Sebelumnya, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan sekitar 1.300 brand lokal untuk menggantikan barang impor bekas.
Tak hanya soal beralih ke produk lokal, pemerintah juga menyarankan agar pelaku usaha thrift mengembangkan brand pakaian lokal sendiri.
Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota Komunitas Semarang Thrifting, Celvin Sukma, menilai bahwa membangun brand bukan sekadar memproduksi barang. Namun, membutuhkan modal besar, konsistensi, serta personal branding yang kuat.
BACA JUGA: Soal Saran Beralih Jual Produk Lokal, Pedagang Thrift Semarang: Kualitas Barang Impor Lebih Bagus
Celvin menjelaskan bahwa menciptakan brand sendiri bukan proses instan. Di samping itu, pasar konsumen antara thrift dan brand baru juga berbeda.
“Kalau bikin brand itu enggak segampang orang pikirin,” ujarnya saat beritajateng.tv konfirmasi, Senin, 8 Desember 2025.
Ia bahkan pernah mencoba membangun brand sendiri, namun kesulitan muncul sejak tahap awal. Selain personal branding dan pengembangan pasar, tantangan juga hadir dari sisi produksi karena banyaknya vendor yang tidak profesional.
Tantangan kembangkan brand lokal: Vendor nakal hingga modal yang besar
Celvin mengungkapkan adanya praktik “vendor nakal” yang menjadi salah satu batu sandungan. “Kadang dari segi vendor itu dia ngeyain semua request-an kita. Tetapi waktu udah jadi dan sudah payment, hasilnya enggak sesuai dari request awal,” paparnya.
Menurutnya, kualitas bahan sering kali tidak sesuai pesanan, bahkan ada vendor yang memilih material lebih murah untuk menekan biaya produksi tanpa sepengetahuan pemesan.
Selain kendala kualitas, biaya produksi untuk brand lokal juga menjadi hambatan besar. “Modalnya lebih gede,” tegas Celvin.
Produksi awal yang terbatas, misalnya hanya 12 pcs per desain, membuat harga per unit lebih tinggi sehingga sulit bersaing dengan produk impor, terutama yang berasal dari Cina. Ia menilai produk impor mampu lebih murah karena skala produksi masif dan efisiensi biaya.
BACA JUGA: Larangan Impor Barang Bekas, Pelaku Usaha Thrifting Semarang: Penjualan Turun, Masih Bisa Buat Makan
Meski demikian, Celvin menyambut positif jika pemerintah memberikan dukungan berupa akses permodalan, misalnya melalui program kredit usaha rakyat (KUR).
“Kalau memang dipergampang ya, apalagi dalam kasus KUR, saya mendukung banget,” katanya.
Menurut Celvin, kemudahan akses modal bisa membantu UMKM lokal untuk tumbuh, terutama dalam membangun brand yang kuat secara produksi dan pemasaran.
Celvin berharap ke depan kebijakan pemerintah lebih bersifat mendukung daripada membatasi. Baginya, brand lokal punya potensi berkembang, namun membutuhkan kolaborasi antara pelaku usaha, konsumen, dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada UMKM. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
